#pengadilan

Proyek BMBK Lampung, Terdakwa Tak Ajukan Bantahan

Proyek BMBK Lampung, Terdakwa Tak Ajukan Bantahan
Ilustrasi palu sidang diunduh Senin, 21 Februari 2022. (Foto: Medcom.id)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang penipuan dengan modus jual beli proyek fiktif di Dinas Binamarga Binakonstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, dengan terdakwa Nurbuana, ASN Pemprov Lampung yang merupakan eks Sekretaris BMBK, berlangsung Senin, 21 Februari 2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Rifani Agustam, memaparkan, Nurbuana didakwa melanggar Pasal 378 subsider Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tentang penipuan dan penggelapan.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hasrul (ASN sudah divonis) saksi Dafriansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 684 juta," ujar JPU saat membacakan dakwaan secara daring, di PN Kelas IA Tanjungkarang.

Dalam dakwaaan JPU, Dafriansyah ditipu, karena disebutkan akan mendapatkan proyek dari pengusaha bernama Juprius dengan pagu anggaran Rp37 miliar.

Baca juga: Sidang Jual Beli Proyek di Dinas Bina Marga Lampung Ditunda

Perinciannya, pembangunan ruas jalan yang terletak di Padangcermin, Teluk Kiluan senilai Rp22.827.587.995, pembangunan Ruas Jalan di Kali Rejo Pringsewu senilai Rp5.726.072.921.

Kemudian, pembangunan Ruas Jalan di Daya Murni Gunung Batin Rp. 5.583.815.095. Selanjutnya, pemeliharaan ruas jalan di Jabung Simpang Labuhanmaringgai Rp2.020.852.408, dan terakhir pemeliharaan ruas jalan di Metro Tanjung Kari Rp. 1.010.426.244. Proyek tersebut bakal dikerjakan pada 2020. 

Namun, usai menyerahkan uang Rp684 juta, korban tak kunjung mendapatkan proyek tersebut.

Usai persidangan, Kuasa Hukum Nurbuana, Ali Fitrah mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan JPU.

"Lanjut yang mulia," kata Ali Fitrah dalam sidang secara daring.

JPU pun meminta waktu dua minggu, untuk menyiapkan sejumlah saksi yang dihadirkan. Karena, JPU tak mengetahui kalau terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

"Saksi-saksi akan kami siapkan," ujar jaksa Rifani.

Ketua Majelis Hakim, Efiyanto, pun menutup sidang, dan akan dilanjutkan dua minggu mendatang.

"Sidang ditunda 7 Maret 2022," paparnya.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait