#bandarlampung

Prosedur yang Sulit Membuat Angkot di Bandar Lampung Tak Berizin Sejak 2015

Prosedur yang Sulit Membuat Angkot di Bandar Lampung Tak Berizin Sejak 2015
Angkutan umum Bandar Lampung sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Pahoman. Lampost.co/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat Transportasi Lampung, IB Ilham Malik, menyebut seluruh angkutan kota (angkot) di Bandar Lampung tak mengantongi izin operasi sejak 2015.

"Setalah habis massa berlaku izinnya hanya sedikit yang mengajukan perpanjangan. Makanya, Kadishub Kota menyatakan semua angkot ilegal," kata Ilham, Kamis, 8 September 2022.

Menurut dia, angkot yang beroperasi tidak dikelola dengan baik dari pengelola, pemilik, dan Pemkot Bandar Lampung. Proses pengajuan izin operasi pun terkesan sulit. 

"Dulu pengelolaannya perorangan, jadi proses untuk pengendalian pengoperasian dan perizinannya menjadi agak sulit. Kalau sekarang sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009, pengoperasian akuntan umum itu harus dilakukan badan usaha badan usaha, bisa berupa CV, PT, atau koperasi," kata dia. 

Sesuai dengan aturan itu, akhirnya banyak angkot yang tidak berizin hingga mati pajak serta tidak melakukan perpanjangan STNK. Pasalnya, mereka diharuskan berbadan hukum untuk kepengurusannya. 

"Makanya para pemilik atau pengusaha angkutan umum itu mengajukan bantuan ke Perhimpunan Pemilik dan Pengemudi Angkutan Kota Bandar Lampung (P3ABL) untuk mendapatkan payung hukum. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya," ujarnya. 

Menurut dia, untuk membenahi transportasi kota harus dilakukan dengan mengendalikan volume kendaraan pribadi dan membangun sistem angkutan umum. Biaya pengendalian volume lalu lintas akan jauh lebih murah dan bersifat solutif dibandingkan menambah kapasitas jalan.

"Keberadaan angkot liar juga menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi izin perusahaan angkutan tidak 100 persen terserap," ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait