#refleksi#covid-19Lampung

Prokes, Hayo Sekolah!

Prokes, Hayo Sekolah!
Sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan.(DOK.LAMPUNG POST)


“BU, kenapa masih ada lembaga yang masih ragu-ragu memutuskan kapan kami kembali belajar di sekolah? Ada kerinduan dengan kelas, teman, juga guru. Libur lebih setahun karena wabah Covid-19 ini membuat jenuh,” kata siswa dalam percakapan daring bersama guru di sebuah sekolah menengah favorit di Kota Bandar Lampung.

Daring belajar dari rumah itu setiap hari diikuti siswa yang mengambil mata pelajaran IPA. Di akhir jam pelajaran—sesi tanya jawab, meluncur kalimat harapan bahwa mereka bisa berkumpul—diskusi kelas. Selama daring, siswa merasa ada yang kurang karena belajarnya tidak mendalam.

Pertanyaan lain yang menggelitik dari siswa pagi itu, adalah saat ini pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pusat hiburan, kafe, bioskop, tempat wisata ramai dikunjungi. “Kami ingin pintar dan cerdas. Kami tidak ingin bodoh. Kami tidak ingin larut libur panjang karena pandemi,” tutur siswa tadi.

Tak hanya siswa yang galau menghadapi nasib masa depannya. Ternyata orang tua juga berpikir yang sama. Beberapa lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Bandar Lampung mencoba menggelar belajar tatap muka dengan protokol kesehatan (prokes) yang sangat ketat. Sebelum masuk kelas, siswa wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Pandangan para epidemiolog di negeri menjadi masukan dalam persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah juga di kampus. Mendengar banyaknya keluhan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menkes, Menag, dan Mendagri menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada awal Juli mendatang.

Kerja keras dan inovasi diperlukan dalam persiapan PTM. Yang menjadi perhatian utama adalah guru dan tenaga pendidik harus divaksinasi lebih dahulu! Agar anak-anak bangsa bisa kembali ke sekolah terutama PAUD dan sekolah dasar (SD). Sebaiknya PTM ini tidak ditentukan status zona. Paling penting kesiapan PTM ini adalah sekolah, guru, orang tua, juga siswa.

Mengapa PAUD dan SD menjadi perhatian serius? Karena jenjang sekolah itu masih sulit melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak bangsa di jenjang ini, sangat membutuhkan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka. Ini hasil evaluasi dari sekian bulan yang dihadapi orang tua dan guru.

Guru pun harus piawai memilih materi pembelajaran saat tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sangat cerdas pula jika siswa yang belajar tatap muka secara bergantian dalam satu kelas. Sekolah harus pandai membagi durasi mengajar guru. Sekolah juga memperhatikan ventilasi udara di kelas, pengaturan kursi dan meja siswa.

Surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan belajar di masa pandemi menjadi harapan baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat wabah virus corona. Pastinya, setahun ini sudah terjadi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Ini harus diakui orang tua!

Ingat! Jangan sampai anak-anak bangsa asyik  belajar dari rumah sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas, menjadi momentum mengembalikan semangat belajar lagi. Menteri Nadiem Makarim juga mengisyaratkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dialokasikan melengkapi keperluan protokol kesehatan.

Dana BOS dimanfaatkan untuk memperlancar pembelian masker, sabun cuci tangan, tes Covid-19 secara berkala, kuota internet juga biaya lainnya untuk mengantisipasi penyebaran virus di sekolah. Aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19, anggota parlemen perlulah ikut mengawasi PTM, sehingga proses belajar-mengajar menjadi optimal.

***

Walaupun selama ini bantuan kuota internet sangat membantu PJJ, tetapi program ini bermasalah bagi masa depan anak bangsa. Mas Menteri, panggilan akrab Nadiem Makarim, mengakui PJJ yang berlangsung selama setahun ini akan menimbulkan dampak negatif yang  berkepanjangan.

PJJ berdampak pada masalah sosial. Seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, bahkan kekerasan pada anak. Kendati hasil lembaga Arus Survei Indonesia mengungkapkan sebanyak 84,7% responden menilai program bantuan kuota internet 2020, merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis pandemi Covid-19.

Tetapi di balik itu, orang tua beranggapan bahwa peranan sekolah selama wabah tak maksimal. PJJ menambah beban orang tua. Apalagi keterbatasan waktu dan pengetahuan saat mendampingi anaknya belajar. Nadiem dalam suatu kesempatan berucap, “PJJ berisiko siswa putus sekolah karena terpaksa bekerja membantu keuangan keluarga di tengah krisis.”

Tidak hanya itu, PJJ juga berdampak meningkatnya angka pernikahan dini yang disebabkan berat dan banyaknya tugas selama belajar daring. Mereka memilih jalan pintas. Untuk bertahan hidup, pada Desember 2020, UNICEF menemukan 938 anak Indonesia putus sekolah akibat pandemi Covid-19.

Fenomena ini juga dipantau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Melalui laman resmi KPAI pada Februari 2021, akibat PJJ itu pengaduan masuk dari siswa dan orang tua mencapai 246. Melihat  itu, negara perlu menuntaskan persoalan PJJ yang dihadapi sekolah juga wali siswa.

Selama PJJ, siswa juga merasa kesulitan mengakses internet dari rumah terutama di daerah terpencil yang terbatas sinyal seluler. Terjadilah kesenjangan dalam capaian belajar. Sekali lagi negara tidak tinggal diam. Negara hadir dengan berbagai inovasi. Sejak awal 2021, PTM boleh digelar dengan persyaratan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Sekolah dan kampus tidak boleh lalai protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi. Karena virus yang mematikan manusia itu sudah membentuk varian baru! Untuk itu pula, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengingatkan tenaga pendidik, siswa, juga sekolah harus berhitung dengan cermat dan matang untuk kembali menggelar PTM pada Juli ini.

Kembali ke sekolah dan menjalani vaksinasi seantero nusantara adalah sebuah keniscayaan bangkitnya negara ini menjadi bangsa yang cerdas. Guru dan pelayan publik yang divaksinasi–salah satu ikhtiar mengakhiri pandemi. Tetapi ini juga perlu dukungan kuat masyarakat untuk menjaga dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh kendur!

Tidak ada gunanya program vaksinasi Covid-19 yang sudah menyasar 26,9 juta rakyat Indonesia,jika warga masih abai protokol kesehatan! Negara ini sudah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membeli vaksin dari berbagai negara. Harapannya agar ekonomi cepat pulih karena anak-anak bangsa sudah dinyatakan imun dari Covid-19.

Negara ini segera bangkit dan tumbuh, karena rakyatnya sudah sehat serta kembali belajar di sekolah. Juga tidak lagi bekerja dari rumah! Program vaksin gotong royong yang dipelopori dunia usaha sebuah kecerdasan agar bangsa ini bangun dari keterpurukan akibat krisis wabah corona.  ***

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait