Program Gemapatas Diharapkan Jadi Solusi Konflik Agraria di Mesuji

Mesuji (Lampost.co) -- Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) diharapkan jadi langkah awal dalam penyelesaian konflik agraria di Mesuji.

Dalam acara pemasangan tapal batas yang diselenggarakan BPN Mesuji di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, , Jumat, 03 Februari 2023, Penjabat Bupati Mesuji Sulpakar mengatakan di Mesuji masih banyak sengketa lahan, terutama masalah batas.

"Tentu dengan program ini kita berharap dapat memperkecil, meminimalisir terjadinya sengketa lahan di Mesuji. Di samping program 1.400 patok yang ada di Mesuji oleh BPN, kita berharap juga baik pemerintah desa atau masyarakat sendiri mau memasang patok batas mereka secara mandiri," kata Sulpakar.

Kepala BPN Mesuji Elih Rahmatullah menerangkan Gemapatas merupakan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan 1 juta patok batas.

"Di Mesuji ada 1.151 patok yang dilaksanakan. Tujuannya tentu untuk amankan bidang bidang tanah terutama dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan aset pemerintah kabupaten," kata Elih.

Di Mesuji sendiri, patok sebanyak 1.151 tersebut akan dipasang tersebar di 5 kecamatan. Terbanyak ada di Kecamatan Rawajitu Utara, Way Serdang dan Simpang Pematang.

"Kendala yang ditemui saat ini adalah, masyarakat masih belum sadar jika yang berhak melakukan pemasangan tapal batas adalah pemilik tanah dengan disetujui yang berbatasan, barulah BPN mengukur dan menetapkan," kata dia.

Masalah lain yang ditemui BPN di Mesuji adalah banyak lokasi transmigrasi yang pemiliknya sudah tidak diketahui.

"Tentu dengan Gemapatas ini diharapkan dapat membuka kesadaran masyarakat bahwa syarat utama meminimalisir permasalahan agraria adalah dengan menjaga tapal batas masing masing. Kami siap layani sepenuhnya," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi