Plagiatusu

Prof Bismar Nasution: Muryanto Amin Tidak Dapat Dikategorikan Plagiat

Prof Bismar Nasution: Muryanto Amin Tidak Dapat Dikategorikan Plagiat
Prof Bismar Nasution. Dok


Medan (Lampost.co) -- Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Bismar Nasution, menegaskan tuduhan plagiarisme kepada Muryanto Amin tidak dapat dikategorikan sebagai kasus plagiat. Bahkan dia menyebutkan tim penelusuran yang khusus dibentuk Rektor USU melampaui batas kewenangan dalam mengusut kasus tersebut.

"Muryanto Amin, tidak yang dapat dikategorikan plagiat, karena semua alat bukti yang dipaparkan tim penelusuran dugaan plagiat tidak memenuhi elemen plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi," kata Bismar yang juga anggota Dewan Guru Besar USU, Senin, 18 Januari 2021.

Pertimbangannya, lanjut Bismar, jika diteliti Laporan Hasil Tim Penelusuran didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 17/2010, maka dapat disimpulkan tidak ada satupun dari hasil penelusuran dan telaahnya atas semua karya ilmiah Muryanto Amin, yang dapat dikategorikan plagiat. Sebab, semua alat bukti yang dipaparkan tim penelusuran tidak memenuhi elemen plagiat.

Alasannya, fakta dan alat bukti yang dipaparkan adalah publikasi jamak (dulicate publication) dan masalah penambahan penulis yang tak satupun termasuk dalam kategori plagiat. 

"Dugaan plagiat tersebut secara konseptual tidak terang atau isinya gelap. Seharusnya dalam pemeriksaan dugaan plagiat, fakta-fakta yang dikumpulkan harus show beyond reasonable doubt," bebernya.

Bismar juga menilai tim penelusuran melampaui batas kewenangannya. Sebab, hanya penyidik yang dapat menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan dugaan tersebut diperiksa Pengadilan Niaga.

"Untuk itu, dugaan itu tidak dapat dijustifikasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta status deliknya adalah delik aduan dan Muryanto Amin tetap memegang hak ciptanya sebagai hak eksklusif," ungkap salah seorang pakar hukum di Sumut ini.

Sementara itu, atas tuduhan itu Muryanto Amin belum melakukan pembelaan dihadapan rapat pleno dewan guru besar USU. "Padahal dalam melaksanakan prinsip due proces of law, tidak boleh terdapat cacat prosedur, apabila terdapat cacat prosedur, maka semua yang dihasilkan prosedur adalah batal," urai Bismar.

Secara teknis, Komisi I Komisi Pembinaan Suasana Akademik dan Etika Keilmuan Dewan Guru Besar USU harus menghentikan penuntutan dugaan plagiat tersebut. "Semua pertimbangan ini sudah saya sampaikan secara lisan pada Rapat Dewan Guru Besar USU pada 22 Desember 2020," pungkasnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait