#beritalampung#beritalamsel#pupukpalsu

Produksi Pupuk Palsu di Lamsel Diungkap, Dua Pelaku Ditangkap dan Satu Buron

Produksi Pupuk Palsu di Lamsel Diungkap, Dua Pelaku Ditangkap dan Satu Buron
Dua pelaku kasus pupuk ilegal atau pupuk palsu sudah diamankan di Mapolres Lampung Selatan, Kamis, 20 Oktober 2022. Lampost.co/Perdhana


Kalianda (Lampost.co): Beroperasi sejak empat bulan lalu, keberadaan pupuk ilegal jenis KCL dan NPK yang diproduksi di Lampung Selatan sudah beredar sampai luar wilayah Lampung. Pupuk yang berbahan batu bata, pewarna, kapur, dan garam itu dijual di bawah harga pasaran.

Sebanyak 45,5 ton pupuk ilegal dan dua pelaku diamankan berinisial FS (24) dan AC (44) dari tempat yang berbeda, Jumat, 14 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menjelaskan pemilik puluhan ton pupuk ilegal yang juga pemilik PT Agro Fertilizer yakni AS masih buron. "Pemilik sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO," ujarnya, di Mapolres setempat, Kamis, 20 Oktober 2022.

Baca juga:  Sengketa Tapal Batas Lampura dan Tubaba Masuk Tahap Harmonisasi

Produksi pupuk ilegal menggunakan bahan batu bata, pewarna, kapur pertanian, serta garam Australia tersebut menggunakan mesin molen, lantas dikeringkan menggunakan oven. Setelah itu dikemas dalam karung bermerek.

"Semua barang bukti sudah diamankan, termasuk gudang disita atau disegel," kata dia. 

Pupuk sudah banyak beredar hampir ke seluruh wilayah Lampung, termasuk Provinsi Jambi dan Bengkulu dengan sasaran perkebunan kelapa sawit. "Pupuk dii jual dengan harga dibawah pasaran pada umumnya," ujarnya.

Berdasarkan keterangan petani, dampak dari penggunaan pupuk ini, tanaman menjadi tidak subur, bahkan hasil panen tidak memuaskan. "Ini berdasarkan keterangan petani, nanti tunggu hasil laboratorium untuk uji ilmiahnya," kata Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Hendra Saputra.

Dia mengatakan saat ini Satreskrim Polres Lampung Selatan sedang berkoordinasi dengan produsen resmi yang merek pada karungnya digunakan dalam peredaran pupuk ilegal tersebut. "Akan diuji laboratorium, kandungan komposisi dari pupuk ilegal ini," kata dia. 

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 121 juncto Pasal 66 Ayat 5 dan atau Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan juncto Pasal 55 KUHP. 

"Ancaman kurang penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp3 miliar," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait