#LAMPUNG

Produk Tidak Punya Label Halal Dilarang Beredar Mulai 2024

Produk Tidak Punya Label Halal Dilarang Beredar Mulai 2024
Kakanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo bersama Tim Satgas Halal Lampung menunjukan produk UMKM yang telah tersertifikasi halal. Lampost.co/Umar Robbani


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah akan melarang produk tidak bersertifikat halal beredar di masyarakat mulai 2024. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Lampung, Puji Raharjo menyampaikan, atas peraturan itu Kemenag mengakomodir pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Tujuannya agar pelaku usaha kecil dan mikro tetap bisa menjalankan usahanya saat peraturan itu berlaku. "Ini sebagai jaminan bagi umat muslim untuk mendapatkan produk yang halal," kata dia, Jumat, 02 Desember 2022.

Pada 2024, produk non halal wajib menempel label tidak halal dan memberi informasi komposisi yang jelas. Kemudian, penjualan melalui retail atau toko mesti ditempatkan berbeda dengan produk halal.

Lebih lanjut, Puji mengungkapkan capaian Sehati di Bumi Ruwa Jurai menyentuh 14.558 produk UMKM. Jumlah tersebut menjadi capaian tertinggi secara nasional pada 2022.

Capaian itu melebihi target yang diminta oleh BPJH yakni 10.000 sertifikasi. Hasil tersebut menempatkan Lampung di atas sejumlah provinsi besar seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang tidak sampai 10.000.

Dia menjelaskan, pihaknya menggunakan seluruh jajaran hingga penyuluh agama hingga madrasah untuk melakukan sosialisasi agar informasi ihwal sertifikasi halal sampai ke seluruh masyarakat. "Awalnya kami menggunakan data yang telah terdaftar di Dinas PTSP, tapi ternyata sulit. Jadi kami gerakan seluruh jajaran Kementerian Agama," kata dia.

Dia mengungkapkan, program Sehati telah dilaksanakan sebanyak 3 tahap selama 2022. Pada tahap 1, capaian Provinsi Lampung terbanyak pertama di luar Jawa, pada tahap 2 dan 3 menjadi yang tertinggi secara nasional.

"Program ditujukan untuk pelaku UMKM, rencananya masih akan berlanjut di tahun depan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Satgas Halal Lampung, Marwansyah menyampaikan, salah satu kendala proses sertifikasi adalah kepemilikan NIB sebagai syarat. Sebab banyak ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki NIB.

Untuk mengatasi hal itu, petugas layanan Kemenag pun membantu melakukan pendaftaran NIB. Sebab masih banyak pelaku usaha yang bingung mendapatkan NIB. "Banyak juga yang masih menganggap kalau ada sertifikat halal akan dikenakan pajak, padahal tidak," kata dia.

Kemudian, menurutnya banyak pula pelaku usaha belum memiliki merek produk. Ditambah lagi sebagian masyarakat masih gagap teknologi dan kendala jaringan internet di sejumlah daerah.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait