#haripersnasional#hpn#pers#presiden
Hari Pers Nasional (HPN) 2022

Presiden Tawarkan Tiga Opsi Perkuat Regulasi Pers

Presiden Tawarkan Tiga Opsi Perkuat Regulasi Pers
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada agenda puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Rabu, 9 Februari 2022. Lampost.co/Eka Setiawan


Kendari (Lampost.co) -- Presiden RI Joko Widodo merespons permintaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers untuk memperkuat regulasi bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal.

"Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platofrm global dan lokal," tegas Presiden, saat memberikan sambutan secara virtual dari Istana Presiden di Bogor pada agenda puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di pelataran Masjid Al-Alam, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 9 Februari 2022.

Baca: Konten Multilevel Quoting Lebih Mementingkan Adsense dan Abai Etika Jurnalistik

 

Presiden mempersilakan Dewan Pers dan PWI untuk memilih penguatan regulasi dengan tiga cara, yakni mendorong Undang-Undang (UU) baru, merevisi UU lama, atau dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP).

"Ini yang disampaikan Ketua PWI maupun Prof Nuh tadi. Ada bebepara pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan, apakah segera mendorong UU baru, merevisi UU lama, atau yang paling cepat dengan Peraturan Pemerintah. Ini kita serahkan pada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu bisa segera kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan," ujar Presiden.

Dari regulasi itu diharapkan industri pers semakin sehat dan kuat. Presiden menegaskan kedaulatan informasi harus diwujudkan.

"Kita harus sama-sama, kita harus perkuat ekosistem industri pers nasional yang kuat dan sehat. Membangun dan memperkuat nasional perikanan, menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video asing," jelas dia. 

Ia mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar produk teknologi digital global. Oleh sebab itu, menurut Presiden, harus secepatnya dibangun dan dikembangkan sebuah platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi berkualitas akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Presiden juga mengatakan pemerintah akan memberikan reward yang sepadan kepada media-media arus utama yang konsisten mendedikasikan kemampuan sumber daya untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas dan mencerdaskan.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mengatakan, membangun kedaulatan kemandirian digital menjadi kewajiban bersama.

"Tidak semestinya kita membiarkan menjadi objek raksasa. Pers harus memperbaiki kualitas pemberitaan dan sebaik mungkin menghindari pemberitaan yang bias dan yang paling penting menjaga independensi. Publisher rights harus melindungi semua media yang kecil dan besar," ujarnya.

Sedangkan Ketua Dewan Pers, M Nuh mengatakan, pengelolaan bangsa harus tetap mempertahankan prinsip kebebasan pers. Pers merupakan saudara kandung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kita keluarga besar yang lahir dari rahim ibu pertiwi. Kami sangat yakin seyakinnya tidak ada saudara yang rela kalau saudaranya sakit, terlunta-lunta. Oleh sebab itu kami yakin kebersamaan ini menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa ini," tutur mantan Menteri Pendidikan itu.

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait