#suriah

Presiden Suriah Hapus Kewenangan Ulama Besar

Presiden Suriah Hapus Kewenangan Ulama Besar
Presiden Suriah Bashar Al-Assad hapus kewenangan ulama besar. Foto: Anadolu


Damaskus (Lampost.co) -- Presiden Suriah Bashar al-Assad mengeluarkan dekrit yang menghapuskan jabatan ulama Muslim terkemuka di negara yang hancur akibat konflik itu. Assad justru memperluas kekuasaan kementerian pemerintah yang mengawasi urusan agama.

 

Dekrit baru, yang menurut media pemerintah mulai berlaku pada Senin, secara efektif memaksa Ahmed Badreddin Hassoun, yang ditunjuk sebagai mufti besar oleh Assad pada  2004, untuk pensiun.

“Hak prerogatifnya akan dilipat menjadi dewan yang berada di bawah kementerian wakaf, yang sudah mengawasi urusan Islam di Suriah,” kata kantor berita resmi SANA, seperti dikutip AFP, Selasa 16 November 2021.

“Dewan Yurisprudensi Islam mulai sekarang akan menentukan kalender lunar dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ritual dan ritual keagamaan,” sebut laporan SANA.

Kantor berita itu tidak merinci alasan di balik langkah itu, tetapi itu terjadi setelah bertahun-tahun upaya pemerintah untuk memperluas pengawasan negara atas urusan agama.

Pada 2018, Assad mengeluarkan dekrit yang membatasi masa jabatan mufti, yang sebelumnya tidak terbatas, menjadi periode yang dapat diperbarui selama tiga tahun.

Ini juga memperluas kekuasaan menteri wakaf, memungkinkan dia untuk menunjuk mufti, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh presiden.

Undang-undang tersebut memicu kontroversi, dengan banyak orang di media sosial mengatakan itu adalah campur tangan negara dalam urusan agama. Yang lain mengatakan itu adalah cara untuk mengatur wacana agama untuk "melawan ekstremisme".

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait