Jokowikejaksaan

Presiden Perintahkan Kejaksaan Tuntaskan Kasus HAM Talangsari

Presiden Perintahkan Kejaksaan Tuntaskan Kasus HAM Talangsari
Presiden RI, Joko Widodo. Lampost.co/Dok


JAKARTA (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kejaksaan menuntaskan kasus hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Salah satunya adalah peristiwa Talangsari, Lampung pada 1989 silam.

Korps Adhyaksa dianggap menjadi kunci penuntasan pelanggaran HAM. "Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan," tegas Jokowi dalam pembukaan rapat kerja kejaksaan secara virtual di Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.

Jokowi menginginkan ada kemajuan dari upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kejaksaan diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). "Kerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM juga harus diefektifkan," ujar dia.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai penyelesaian pelanggaran HAM tak cukup dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pemerintah harus menempuh jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Di sisi lain, Komisi Nasional (Komnas) HAM berencana membawa 12 kasus pelanggaran HAM berat ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pasalnya, kasus-kasus tersebut tak kunjung diselesaikan pemerintah.

Ke-12 kasus ini meliputi peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung, 1989; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Trisakti; Semanggi I; Semanggi II; dan kerusuhan Mei 1998. Selain itu, ada kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Wasior dan Wamena; peristiwa simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) 3 Mei 1999; peristiwa rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh; dan peristiwa dukun santet di Jawa Timur 1998-1999.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait