#Pilkada#BandarLampung

Praperadilan Terdakwa Kasus Perusakan APK Calon Walikota Ditolak

Praperadilan Terdakwa Kasus Perusakan APK Calon Walikota Ditolak
Suasana setelah persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co): Hakim tunggal Dina Pelita Asmara dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang menolak secara keseluruhan praperadilan yang diajukan terdakwa atas nama Aman Efendi pada sidang kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) di Kelurahan Beringin Jaya.

"Praperadilan hari ini sudah kami dengarkan bersama-sama bahwa hakim tunggal menolak permohonan praperadilan dari kuasa hukum tersangka perusakan APK Youtuber," kata Penasehat hukum pelapor Ahmad Handoko di Pengadilan Tanjungkarang, Selasa, 8 Desember 2020.

Pertimbangan hukum yang dipakai lantaran status tersangka adalah dalam daftar pencarian orang (DPO) yang tidak layak mengajukan praperadilan. Hal ini sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan DPO tidak berhak tidak dibolehkan mengajukan permohonan praperadilan.

"Pertimbangannya itu artinya hakim sudah bersikap objektif, tepat dan pas dalam mengambil dan menetapkan putusan itu," katanya.

Handoko berharap, tersangka segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian supaya persoalan ini tidak berlarut-larut dan merugikan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, sidang praperadilan penetapan tersangka dalam kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) di Kelurahan Beringin Jaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, pada Jumat, 4 Desember 2020, dengan pemohon Aman Efendi.

Kuasa hukum pemohon, Juendi Lekda Utama, menolak alat bukti surat yang diajukan termohon praperadilan dari kepolisian resor Kota Bandar Lampung berupa surat ketetapan DPO atas nama tersangka Aman Efendi, tertanggal 1 Desember 2020.

"Kami menolak dan keberatan terhadap alat bukti DPO yang diajukan termohon. Mohon dicatat dalam berita acara persidangan yang mulia hakim praperadilan," ujar Juendi.

Menurut Juendi, yang juga ketua tim kuasa hukum, Surat DPO yang diterbitkan kepolisian terhadap kliennya jauh sesudah kliennya mendaftarkan permohonan praperadilan pada 24 November 2020.

"Kami sudah ajukan praperadilan di pengadilan, sekitar seminggu kemudian barulah ada surat daftar DPO. Ini juga kami baru tahu setelah termohon ajukan alat bukti surat," katanya.

Untuk itu, jika dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018. Maka Aman Efendi bisa mengajukan praperadilan. Karena pada saat mengajukan permohonan, kliennya belum berstatus DPO.

"Dengan demikian, tidak ada cacat formil. Kami yakin hakim akan menerima legalstanding pemohon," papar pengacara Hak Asasi Manusia itu.

Selain itu, pengacara Alian Setiadi menambahkan pihaknya menyampaikan 15 alat bukti surat dan 9 saksi. Tujuh saksi menerangkan tentang fakta fakta hukum pada saat proses penanganan perkara sejak awal di Bawaslu hingga tahap penyidikan. Kemudian dua saksi menerangkan rekaman pengakuan Aman Efendi yang diperoleh karena paksaan dan intimidasi.

"Saksi mengatakan pemeriksaan di Bawaslu tidak didampingi penyidik dan jaksa. Saat penyidikan pun tidak ada jaksa yang dampingi," urai mantan Koordinator Tim Monitoring Komisi Yudisial (KY) Wilayah Lampung.

Dia menyampaikan, rekaman pengakuan kliennya yang awalnya dijadikan barang bukti pun telah dicabut dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian, legalitas rekaman menjadi masalah ketika yang merekam bukan aparatus penegak hukum.

"Tidak boleh sembarangan merekam orang tanpa ijin. Kecuali penyidik atau aparat penegak hukum," jelas Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Lampung.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait