#TNI#PanglimaTNI

PR Besar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

PR Besar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dok. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Pengamat militer Khairul Fahmi mencatat prioritas utama yang harus dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika hanya setahun menjabat sebagai Panglima TNI.

 

"Saya kira Andika bisa memulai dari poin pertama, yaitu memperkuat pelaksanaan implementasi tugas-tugas kemiliteran dan pertahanan dengan didasarkan peraturan perundang-undangan berlaku," kata Khairul kepada Medcom.id, Kamis, 18 November 2021.

Khairul mengatakan masyarakat menantikan gebrakan dari TNI di bawah kepemimpinan Andika. Yakni peningkatan kesadaran hukum prajurit, pemutakhiran peraturan dan petunjuk di lingkungan TNI, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas TNI.

"Karena ini erat kaitannya dengan kritik publik terhadap TNI soal kekerasan, pelanggaran hukum dan HAM oleh prajurit," ujar Khairul.

Menurut dia, publik banyak menyoroti kinerja TNI beberapa waktu lalu. TNI dinilai banyak melakukan tindakan yang tidak relevan dengan tugas pokoknya dan tak didukung peraturan yang memadai.

"Semisal hanya dengan MoU (nota kesepahaman), lalu diklaim sebagai operasi militer selain perang (OMSP)," ungkap Khairul.

Khairul menilai hal lain yang perlu dilakukan Andika ialah komitmen terhadap perubahan prosedur pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI. Yaitu, uji keperawanan.

"Khusus yang terakhir, Andika hanya perlu melakukan pemutakhiran peraturan dan petunjuk yang terkait, maka publik akan menyambut antusias," kata dia.

Dia menyebut Andika hanya akan menjabat maksimal 13 bulan jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ada delapan fokus Andika yang dipaparkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR.

Di antaranya, pembinaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), pemantapan integritas dan kompetensi prajurit, serta kelangsungan operasional dan interoperabilitas trimatra terpadu. Menurut Khairul, hal itu sangat berpeluang membawa perubahan positif dan menjadi pijakan bagi Panglima TNI berikutnya.

"Sekaligus juga menunjukkan kesinambungan dengan agenda-agenda yang sudah dijalankan oleh Panglima (terdahulu) Hadi Tjahjanto," kata Khairul.

Khairul meyakini fokus kerja Andika itu bisa dijalankan dalam waktu yang cukup singkat. Menurut dia, Andika hanya perlu mendiskusikan dukungan anggaran dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan DPR.

"Agar visi misi tersebut dapat dijalankan secara optimal di Tahun Anggaran 2022, mengingat pergantian Panglima dilakukan di akhir tahun ketika semua rencana kegiatan dan anggaran telah disepakati," ucapnya.

Khairul juga mengingatkan transformasi menjadi kekuatan pertahanan yang efektif, profesional, dan disegani bukan kerja satu malam. Sebab, itu adalah agenda berkelanjutan yang harus dijalankan setiap Panglima TNI.

"Mengapa? karena kekuatan pertahanan itu sifatnya dinamis dan harus responsif terhadap setiap potensi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam (negeri)," ujar pengamat intelijen itu.

Menurut dia, semua upaya yang dilakukan harus selalu selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo dan kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertahanan. Pasalnya, rencana strategis yang mengacu pada pencapaian kekuatan pokok minimum maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dirumuskan Kementerian Pertahanan.

Jenderal Andika resmi menjabat sebagai Panglima pada Rabu, 17 November 2021. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang pensiun.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait