politikpilkada

PPP Restui Rycko di Bandar Lampung dan Dendi di Pesawaran

( kata)
PPP Restui Rycko di Bandar Lampung dan Dendi di Pesawaran
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merestui Rycko Menoza SZP sebagai Calon Walikota Bandar Lampung dan Dendi Ramadhona sebagai Calon Bupati Pesawaran untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Hal tersebut sesuai dengan surat persetujuan pendahuluan oleh DPP PPP yang langsung ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Ermalena dan Sekretaris Jenderal Asrul Sani. Untuk Rycko Menoza mendapat surat persetujuan dengan nomor: 2525/EX/DPP/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020. Sementara Dendi Ramadhona mendapat surat persetujuan dengan nomor: 2523/EX/DPP/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020.

Sekretaris DPW PPP Provinsi Lampung, Azazie STGD membenarkan adanya surat persetujuan dukungan calon oleh DPP PPP untuk Rycko Menoza dan Dendi Ramadhona untuk berkompetisi pada pesta demokrasi Pilkada 2020 ini. Di Kota Bandar Lampung, PPP memiliki 1 kursi di parlemen. Sementara di Kabupaten Pesawaran, Partai Berlambang Ka'bah tersebut memiliki 2 kursi di parlemen.

"Berdasarkan persetujuan DPP PPP, partai menyetujui 2 tokoh tersebut. Sementara untuk daerah lain, kita tidak mempunyai kursi," kata Azazie kepada Lampost.co, Selasa, 2 Juni 2020.

Surat persetujuan tersebut berisi 4 point yang ditugaskan untuk calon. Pertama, melakukan penjajakan dengan partai politik lain dalam rangka membentuk koalisi partai politik yang efektif sesuai syarat minimal pengusungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kedua, mendapatkan kepastian nama Bakal Calon Wakil Kepala Daerah.

Ketiga, memberdayakan dan melibatkan seluruh kader dan struktur PPP dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Keempat, menyelesaikan proses administratif dalam mekanisme pengusungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2281/KPTS/DPP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah. 

Dalam surat persetujuan pendahuluan tersebut juga tertulis bahwa DPP PPP memberikan tugas kepada para calon untuk melakukan 4 (empat) hal point yang ada dengan batas waktu sampai tanggal 1 Juli 2020.

Apabila calon tidak memenuhi hal sebagaimana dimaksud oleh DPP PPP hingga batas waktu yang ditentukan, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki konsekuensi apapun.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar