#PPKM

PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 8 Maret

PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 8 Maret
Foto. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Aturan PPKM mikro di wilayah Jawa - Bali berakhir di 22 Februari 2021. Namun, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan tersebut hingga 8 Maret 2021.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam Talkshow Satgas Covid-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro, Sabtu, 20 Februari 2021.

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk lebih menekan penyebaran Covid-19. PPKM mikro itu meliputi 123 kabupaten kota di tujuh provinsi di Jawa - Bali.

"Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021," kata Airlangga secara virtual.

Menko Perekonomian itu menjelaskan penerapan perpanjangan PPKM mikro tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Perkantoran menerapkan 50 persen work from home (WFH). Untuk instansi pemerintah mengikuti ketentuan SE Menpan RB. Kemudian, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring (online).

Sementara itu, pada sektor esensial beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan. Untuk restoran, diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 50 persen dari kapasitas. Namun, layanan pesan antar tetap diperbolehkan.

Selain itu, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Tempat ibadah maksimal 50% persen juga dengan protokol kesehatan. Fasilitas umum dihentikan sementara. Transportasi umum mengikuti kondisi wilayah dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Airlangga menambahkan, PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19. Bahkan, lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur terjadi penurunan kasus kasus baru.

"Setiap Pemerintah daerah kita imbau utnuk memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di desa dan kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T)," tegasnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait