#ppkm#ppkmmikro#ppkmdarurat

PPKM Level IV Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level IV Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan (kanan) saat menyampaikan perpanjangan PPKM Level IV, Minggu, 25 Juli 2021. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV hingga 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan indikator laju kasus penularan covid-19, respons sistem kesehatan, serta indikator sosial ekonomi masyarakat.

"Berdasarkan arahan Presiden mulai 26 Juli 2021-2 Agustus 2021 akan diberlakukan perpanjangan PPKM Level IV dan PPKM Level III," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, Minggu, 25 Juli 2021.

Luhut mengatakan, sejumlah penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam penerapan PPKM adalah, pertama, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan syarat penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Baca: Bansos di Daerah PPKM Level IV Ditambah

 

Kedua, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Ketiga, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan prokes ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB. 

Keempat, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan prokes ketat sampai pukul 20.00 WIB dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

Kelima, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, kendaraan sewa rental diberlakukan dengan aturan kapasitas maksimum 50% dengan menerapkan prokes ketat.

"Pengaturan harus dilaksanakan dengan penerapan proskes ketat. Pelanggaran akan diberikan sanski tegas dengan persuasif agar rakyat kecil bisa menjalankan ekonominya," katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait