#PPKM

PPKM Level 2, Resepsi Pernikahan Maksimal 50% dan Tanpa Hiburan Musik 

PPKM Level 2, Resepsi Pernikahan Maksimal 50% dan Tanpa Hiburan Musik 
Ilustrasi PPKM diunduh Senin, 7 Februari 2022. (Foto: Medcom.id)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan di masyarakat. Tamu undangan dibatasi hanya boleh 50% dari kapasitas lokasi acara serta tidak boleh menggelar hiburan musik dan makan di tempat.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kriteria level 2 dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di Lampung. 

Instruksi Gubernur tersebut mulai berlaku pada 7 Februari 2022 sampai 14 Februari 2022. 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Pada poin kedua huruf o menyampaikan resepsi pernikahaan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat, tidak ada hidangan makanan di tempat dan hiburan musik (live musik).

"Pemberlakuan Level-2 Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Muhammad Zulkarnain, melalui telepon, Senin, 7 Februari 2022.

Baca juga: Seluruh Kabupaten/Kota di Lampung PPKM Level 2

Menurutnya, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait