simskckgratis

Polri Susun Aturan Pembuatan SIM dan SKCK Gratis

Polri Susun Aturan Pembuatan SIM dan SKCK Gratis
Ilustrasi. Dok. MI


Jakarta (Lampost.co) -- Polisi tengah membuat regulasi untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP itu memungkinkan masyarakat menikmati 31 layanan publik dari Polri secara gratis.

 

"Saat ini masih dilakukan proses pembuatan perpol (peraturan kepolisian)," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Komisaris Besar (Kombes) Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Januari 2021. 

Perpol itu mengatur kebijakan pemerintah yang menggratiskan jenis PNBP di lingkungan Polri. Hal ini meliputi pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi (SIM); surat tanda nomor kendaraan (STNK); buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB); hingga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi masyarakat kurang mampu.

Presiden Joko Widodo meneken PP Nomor 76 Tahun 2020 yang berlaku di lingkungan Polri pada 21 Desember 2020. Pasal 1 PP itu menyebutkan ada 31 jenis PNPB di lingkungan Polri.

Pasal 7 PP tersebut menerangkan tarif atau jenis PNBP yang diatur dalam Pasal 1 bisa ditetapkan sampai dengan 0 persen alias gratis. Hanya saja, fasilitas bebas biaya di lingkungan Polri, seperti SIM, STNK, BPKB hingga SKCK itu, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Fasilitas bebas biaya tersebut juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, serta mahasiswa atau pelajar. Ketentuan ini turut berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0 persen," jelas Ahmad.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait