#beritalampung#beritalampungterkini#korupsi#gubernurpapualukasenembe#lukasenembe

Polri Siapkan 1.800 Personel Amankan Rencana KPK Jemput Paksa Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel Amankan Rencana KPK Jemput Paksa Lukas Enembe
Ilustrasi. Dok


Jakarta (Lampost) -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan ribuan anak buahnya di Papua. Ribuan personel itu disiagakan untuk mengamankan proses penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
 
"Terkait kasus Lukas Enembe, kami sudah menyiapkan 1.800 personel di Papua," kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022.
 
Listyo mengatakan pihaknya tengah menunggu permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-1.800 anggota itu bakal mengamankan penjemputan paksa bila dapat permintaan dari Lembaga Antirasuah tersebut. 

Baca juga: Indonesia Hanya Memiliki Stok Vaksin Covid-19 5 Juta Dosis

"Kami siap mem-backup apabila dibutuhkan KPK. Jadi, tentunya kami mendukung penuh pemberantasan korupsi," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
 
KPK berencana menjemput paksa Lukas Enembe dalam waktu dekat. Upaya itu dilakukan karena tersangka korupsi itu dua kali mangkir panggilan pemeriksaan.
 
Lukas diingatkan kooperatif saat dijemput paksa. Jangan sampai terjadi kericuhan dan menimbulkan korban.
 
"Jika terjadi korban, korban nyawa, Pak Lukas Enembe sendiri yang akan jadi susah,karena kewajiban adat, dia juga akan bayar ganti rugi atas korban-korban itu," kata tokoh adat Sentani Yanto Eluay melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 September 2022.

KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi beberapa waktu lalu. KPK membantah penetapan tersangka Lukas Enembe sebagai bentuk kriminalisasi.
 
"Kami sudah memiliki cukup alat bukti dan sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.
 
Alex mengatakan KPK menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Papua. Aduan bukan hanya datang sekali terhadap KPK.

Ada tiga hal yang diduga kuat dilakukan kader Partai Demokrat itu. Yakni penyimpangan dana operasional pimpinan, dana Pekan Olahraga Nasional (PON), dan pencucian uang. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait