#demoburuh#penolakanuuciptaker#polri

Polri Petakan Wilayah Buruh Mogok Kerja

( kata)
Polri Petakan Wilayah Buruh Mogok Kerja
Ilustrasi demo buruh. Medcom.id/M Rizal


Jakarta (Lampost.co) -- Polri memetakan wilayah pergerakan mogok kerja dan demo buruh se-Indonesia yang tidak setuju dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

"Tentunya apa pun yang terjadi Polri selalu melayani kegiatan yang dilakukan rekan-rekan di kewilayahan serikat pekerja, tentunya tetap kami amankan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Oktober 2020.

Awi mengatakan pengamanan dan pelayanan itu menjadi tugas melekat Polri. Namun, dia tetap berharap demo buruh tidak dilakukan di tengah pandemi untuk mencegah klaster baru penyebaran Covid-19. 

"(Kalau ada ditemukan buruh demo) kita mengedepankan kegiatan-kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum adalah hal yang terakhir," ujar jenderal bintang satu itu.

Berita terkait: Istana Persilakan Rakyat Gugat UU Cipta Kerja

Ada dua juta buruh merencanakan mogok kerja mulai Selasa, 6 Oktober, hingga Kamis, 8 Oktober 2020. Dasar hukum mogok nasional adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Buruh yang mogok kerja tergabung dari 32 federasi dan serikat. Selain mogok nasional, buruh akan mengambil tindakan strategis lain sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan.

UU Ciptaker dinilai merugikan buruh. Salah satunya, menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota dan juga dapat menurunkan pesangon.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait