FPIalirandanarekening

Polri Diminta Ungkap Motif Aliran Dana Lintas Negara ke FPI

Polri Diminta Ungkap Motif Aliran Dana Lintas Negara ke FPI
Ilustrasi/Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi lintas negara di rekening milik orang-orang terafiliasi organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Polri diminta mengungkap motif aliran dana tersebut.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut pengungkapan motif perlu dilakukan. Sebab, pendanaan terkait gerakan radikal, ekstrem, dan terorisme selalu jadi persoalan di Indonesia.

Baca juga: Pemblokiran Terhadap Rekening Terafiliasi FPI Berpotensi Bertambah

"Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat. Karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," kata Islah kepada wartawan, Senin, 25 Januari 2021.

Menurut dia, kelompok terorisme menggunakan berbagai jalur untuk mengalirkan dana. Termasuk, jalur nondigital. Islah mencontohkan temuan kotak amal yand diduga digunakan mendanai kegiatan teroris.

Selain itu, Islah menyebut beberapa kelompok menggunakan sirkular funding atau pencucian uang. Bentuknya, kata dia, dana dialirkan dari dalam ke luar negeri, diendapkan, lalu kembali lagi ke dalam negeri.

Islah memberi contoh aksi Arab Spring yang menghancurkan beberapa negara di Timur Tengah. Menurut dia, ada aliran dana dari luar sebagai bentuk keterlibatan negara barat. Salah satu yang paling menonjol yakni penumbangan Muammar Khadafi di Libya.

Khadafi, kata dia, sangat karismatik dan memimpin negara yang makmur. Namun, tetap bisa ditumbangkan dengan dukungan asing.

Islah memandang Indonesia berpotensi diterpa masalah serupa. Menurut dia, FPI bisa saja menjadi mesin pendanaan untuk kelompok ekstrem. Sebab, ada indikasi keterlibatan donatur yang memutar uang dari dalam ke luar negeri, lalu dikembalikan ke Indonesia.

"Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa melacak itu," tuturnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait