#beritalampung#beritalampungterkini#hukum#kriminal#penggelapan#penipuan

Polresta Bandar Lampung Banyak Terima Laporan Penipuan dan Penggelapan

Polresta Bandar Lampung Banyak Terima Laporan Penipuan dan Penggelapan
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kasus penipuan dan penggelapan mendominasi laporan di Polresta Bandar Lampung pada 2022. Berdasarkan data, hingga November 2022 ada 739 laporan yang masuk, 415 kasus di antaranya telah diselesaikan.

"Jadi untuk jumlah tindak pidana (JTP) penipuan ada 461 dengan penyelesaian tindak pidana (PTP) 286 kasus. Sementara untuk kasus penggelapan jumlah tindak pidana ada 278 dengan penyelesaian tindak pidananya 129 kasus," kata Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra, Kamis, 8 Desember 2022.

Dennis mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat kasus penipuan dan penggelapan (tipu gelap), salah satunya kemajuan teknologi digital. Masyarakat banyak terpikat investasi dan arisan yang menjanjikan keuntungan tinggi. 

Baca juga: Seorang Pencuri Motor di Lamtim Dilumpuhkan Timah Panas

"Di era digital ini banyak investasi dan juga arisan online yang belum terverifikasi, namun banyak masyarakat yang kurang paham dengan itu. Akhirnya karena terpikat keuntungan besar, tanpa melakukan verifikasi lagi masyarakat langsung ikut arisan online," katanya. 

Untuk itu, Polresta Bandar Lampung selalu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan bentuk investasi dan arisan online yang saat ini telah banyak memakan korban. Pastikan user investasi dan arisan tersebut terdaftar dalam lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Masyarakat harus memahami dan mengetahui bagaimana prosedurnya, biasanya arisan dan investasi bodong itu menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Kalau sudah begitu, jangan percaya," ujarnya. 

Sementara itu, penipuan dan penggelapan berdasarkan ilmu hukum adalah tindak pidana yang berbeda. Dalam ilmu hukum penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, yang berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Sementara penggelapan diatur dalam Pasal 372 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait