#kapolri#polisi#jatahrpoyek

Polisi Peras Kepala Daerah, Laporkan ke Polda Lampung

Polisi Peras Kepala Daerah, Laporkan ke Polda Lampung
Kapolri Jendral Idham Aziz . Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kapolri Jendral Idham Aziz menegaskan bahwa tidak ada anggota kepolisian termasuk Kapolres yang meminta 'jatah proyek' terhadap Kepala daerah.

Hal itu disampaikan kapolri pada agenda komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Tahun 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

Sementara,  informasi  yang didapat  Lampost.co,  Kadivpropam Mabes Polri  Listyo Sigit Pabowo, telah menindaklanjuti instruksi Idham Aziz. Ia mengeluarkan  surat edaran bernomor R/2029/XI/2019 yang diterbitkan pada 15 November 2019 yang ditandatanganinya.

Isi dalam surat yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota itu, bahwa seluruh kepala daerah diminta untuk tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan barang dan jasa termasuk intimidasi dan intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, pada Polda, Polres, dan Polsek atau pihak lainnya yang mengatasnamakan kesatuan Polri.

Kepala daerah diimbau segera melapor kepada pimpinan Polri mengenai adanya upaya permintaan/intimidasi/intervensi melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) dengan alamat Jalan Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atau di call centre/WhatssApp di 081384682019, atau juga bisa melalui email divpropampolri@yahoo.co.id dan untuk mendukung pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, informasi yang diberikan tentunya harus disertai dengan data, identitas pelapor, kronologis kejadian, serta data pendukung yang relevan. Polri akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang yang dilaporkan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan benar adanya.

Lampost.co mencoba mengkonfkirmasi surat edaran tersebut  ke Kadivpropam Mabes Polri,  Kadivpropam Mabes Polri  Listyo Sigit Pabowo, namun ponselnya tak aktif saat dihubungi,  begitu juga pesan wassap,  tak ada respon meski terkirim.

Kabid Humas Polda Lampung  Kombespol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, tentunya surat edaran tersebut  sudah diterima,  dan segera di tindaklanjuti, selain itu juga memberikan arahan yang diutarakan oleh  agar tidak pamer kemewahn di msdia sosial.

"Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Drs Purwadi Arianto M.Si senantiasa Memberikan Instruksi kps Seluruh Personil di Polda Lamlung & jajarab agar bersikap 3P :. Pro-Aktifp, Partnership dan Problem Solver," ujarnya Minggu 17 november 2019.

Pandra pun menegaskan,  jika ada pejabat nyang merasa diperas,  atau diminta proyek,  segera melapor ke Polda Lampung.

"Silahkan (lapor) ,  Itwasda serta Bidpropam memberikan Pelayanan & Pengaduan apabila ada Warga Masyarakat yang mengadu tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan dilingkungan Polri" katanya.

Bahkan  terkait pencegahan, Anggota  Polri,  khususunya diwajibkan melaporkan harta kekayaan,  secara berkala.

"Setiap Anggota Polri diwajibkan mengisi e-LHKPN dari KPK," kata mantan Kapolres Meranti itu.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait