#minyakgoreng#sawit#cpo

Polisi Diminta Selidiki Dugaan Pemalsuan Dokumen Ekspor CPO di Lampung

Polisi Diminta Selidiki Dugaan Pemalsuan Dokumen Ekspor CPO di Lampung
Ilustrasi buah sawit. MI/Gino F Hadi


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Pakar hukum pidana dari Universitas Lampung (Unila) Eddy Rifai meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menduga adanya praktik pemalsuan dokumen dalam ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Lampung menjadi limbah sawit cair atau Palm Oil Mill Effluent (POME). 

"Polisi wajib turun dan menyelidiki dugaan itu," ujar dua, Jumat, 8 April 2022.

Baca: Ekspor CPO Berkedok Limbah Diduga Jadi Biang Kerok Kelangkaan Minyak Goreng di Lampung

 

Selain polisi, kata dia, tindak lanjut juga perlu dilakukan pihak bea cukai. 

"Bea cukai harus melihat juga ada pelanggaran atau tidak," katanya.

Menurut Eddy, ada beberapa instrumen pidana yang bisa digunakan polisi jika pelanggaran tersebut terbukti. Di antaranya, polisi bisa menggunakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

Baca: Pemalsuan Dokumen Ekspor CPO Dinilai Bisa Dijerat UU Kepabeanan

 

Sebelumnya diberitakan, MAKI menduga kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung merupakan imbas dari akal-akalan para pengusaha culas yang ingin ambil untung melalui ekspor CPO.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut, ada dugaan ekspor CPO Lampung dilakukan dengan mengakali peraturan yang berlaku.

"Saya datang ke Lampung guna mendalami informasi adanya modus ekspor CPO dibungkus dokumen limbah sawit atau disebut POME," ujar Boyamin.

Menurut dia, hal itu menyebabkan terjadinya ekspor besar-besaran CPO ke luar negeri dan berdampak pada kelangkaan dan terkereknya harga minyak goreng di Lampung. 

"Negara berpotensi dirugikan karena banyak perusahaan yang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari fasilitas kawasan berikat," ungkap dia.

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait