#antigen#pcr#polda

Polda Minta Tarif Tes Antigen CPNS di Lampung tak Lebih dari Rp275 Ribu

Polda Minta Tarif Tes Antigen CPNS di Lampung tak Lebih dari Rp275 Ribu
Ilustrasi rapid test antigen/Medcom.id/Christia


Bandar Lampung  (Lampost.co) -- Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengimbau rumah sakit dan fasilitas peayanan kesehatan lainnya tidak menerapkan tarif tes cepat antigen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Khususnya, dalam melayani para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai prasyarat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 

Sesuai dengan imbauan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat ditetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan tes antigen sebesar Rp250 ribu untuk wiayah Jawa dan Rp275 ribu untuk luar Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/4611/2020.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad juga mengimbay agar calon peserta tes CPNS yang hendak melaksanakan tes antigen di rumah sakit agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan covid-19.

Selain itu, ia juga mengimbau agar di tempat pelaksanaan tes CPNS di Lampung agar disiapkan skenario yang baik agar para peserta tidak berkerumun dengan cara menganjurkan saling menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, dan menginstruksikan tetap memakai masker.

"Hal itu dilakukan agar tidak muncul klaster baru," katanya, Minggu, 12 September 2021. 

Baca: Polda Lampung Ancam Pemasang Tarif PCR di Atas Ketetapan Pemerintah

 

Terkait penerapan tarif, Pandra menyebut, dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan, ancaman sanksi bagi pihak yang menjual obat dan sebagainya di atas HET sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 bisa diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) , dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar," bunyi aturan tersebut.

Kombes Zahwani  menyebut, tujuan pengawasan tersebut adalah demi mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 melalui tracing, testing, dan treatment (3T).

"Sementara ini belum ada tempat usaha yang menerapkan tarif melebihi harga yang telah ditentukan pemerintah," katanya

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait