Pilkadamaklumatkapolri

Polda Lampung Ingatkan Maklumat Kapolri dan Pergub 45 Soal Kerumunan di Pilkada

Polda Lampung Ingatkan Maklumat Kapolri dan Pergub 45 Soal Kerumunan di Pilkada
Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Polda Lampung menegaskan agar semua pihak mematuhi maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020.

Maklumat dengan nomor MAK/3/IX/2020 tersebut di antaranya mengatur pengerahan massa dan soal kerumunan oleh tim pemenangan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020, agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, maklumat Kapolri terkait penyelenggaran pilkada harus benar-benar ditegakan.

"Selain dari penyelenggara pemilu, kepolisian dan juga unsur kejaksaan (Gakkumdu), jadi stakeholder tanggung jawab bersama. Kita juga menerapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 di Provinsi Lampung," ujarnya di Mapolda Lampung, Selasa, 22 September 2020.

Menurutnya terkait penegasan penegakan protokol kesehatan, tentunya hal ini wajib dan sudah diamanatkan ke seluruh jajaran Kapolresta/res, yang menjalankan Pilkada Serentak di Lampung, terutama dalam rangka menegakan Maklumat Kapolri.

"Yang berhak melakukan tanggung jawab kewilahannya yakni Kasatwil (Kapolres), yang mempunyai kegiatan pilkada. Mereka yang bisa menilai, menentukan, dan mengambil kebijakan," kata mantan Kapolres Meranti itu.

Soal sanksi menganulir calon kepala daerah karena adanya pembangkangan terhadap protokol kesehatan, lanjutnya, tindakan yang dilakukan polri hanya sebatas penertiban. Penganuliran calon, merupakan kewenangan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu.

"Tugas polisi melakukan penertiban. Kalau ada pelanggaran pemilu, tugas penyelenggara," paparnya.

Namun, jika masih aja ada pelanggaran kendati imbauan penegakan protokol kesehatan sudah dilakukan, yang sifatnya membahayakan keselamatan warga, maka Polri tak segan menindak dengan peraturan pidana. Aspek terhadap para pelanggar protokol kesehatan, dengan instrumen hukum yang sudah ada, seperti pasal 212, 216, dan 218 KUHP, hingga aturan lainnya, sepetrti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya.

"Imbauan protokol kesehatan bertahap, ada upaya preventif, ada sanksi bersifat himbauan, bersifat administratif, kalau sampai di luar dugaan, membahayakan keselamatan orang, dan masyarakat, maka bisa digunakan pasal 212,216 dan 218 KUHP, serta UU karantina," paparnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait