#penyerobotantanah#poldalampung

Polda Lampung Didorong Tangkap Tersangka Pemalsuan AJB Tanah

Polda Lampung Didorong Tangkap Tersangka Pemalsuan AJB Tanah
Sengketa tanah. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pelapor kasus dugaan pemalsuan akte jual beli (AJB) tanah di Desa Lematang, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, Sari Mewati Djoenaedi, mendorong Polda Lampung untuk segera menangkap tersangka dalam kasus tersebut. 

Pasalnya, penyidik telah menetapkan terlapor berinisial AN sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan tanah pada 2016 lalu dn kasus tersebut dilaporkannya sejak 2019 lalu.

Kuasa hukum pelapor, Marwan, mengatakan Polda Lampung patut menahan AN yang dilaporkan dua tahun lalu. Sebab, AN sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Lampung pada 9 Juni 2021 lalu.

"Kami dapat penetapan tersangka dari Polda pada Juni ini. Gelar perkara 9 Juni 2021 dan kami dapat surat pada 17 Juni 2021. Untuk itu kami berharap Polda bisa menahan AN," kata dia, Senin, 28 Juni 2021.

Marwan menceritakan, kasus tersebut bermula saat kliennya Sari Mewati mengetahui tanahnya diserobot paksa AN yang merupakan saudaranya.

"Dugaan penyerobotan itu bermula pada 2016. Berarti berdasarkan hasil penyelidikan kurang lebih dua tahun kasus itu bergulir. Perkara ini sempat dihentikan Polda dengan alasan tidak ada bukti penyerobotan berdasarkan laporan kami," jelasnya.

Namun, berdasarkan gelar perkara ternyata ditemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat AJB. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara itu, pihaknya diminta melaporkan kembali kasus pemalsuannya. 

"Pada 2019 kami melapor terkait pemalsuan AJB hingga akhirnya Juni ini AN ditetapkan tersangka," ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan penahanan tersangka menjadi kewenangan penyidik.

"Tapi, yang jelas perkara ini tetap menjadi tanggungan penyidik untuk diselesaikan. Seseorang akan ditahan jika diperkirakan akan menghilangkan barang bukti dan tidak kooperatif. Semuanya ada di kewenangan penyidik," kata Pandra.

Untuk itu, seseorang yang ditetapkan tersangka juga tidak serta merta langsung ditahan. "Sudah jelas di KUHAP," jelasnya.

Dengan demikian, semua keputusan dalam penyidikan itu kembali lagi pada kewenangan penyidik. "Proses perkaranya tetap berjalan," katanya. 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait