#Narkoba

Polda Butuh Kapal Baru untuk Awasi Peredaran Narkoba via Laut

Polda Butuh Kapal Baru untuk Awasi Peredaran Narkoba via Laut
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Lampung, Kamis, 18 Februari 2021. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi III DPR RI menilai Polda Lampung membutuhkan tambahan anggaran untuk melengkapi sarana prasarana, khususnya dalam menunjang pencegahan masuknya sindikat peredaran narkoba dari jalur laut.

Polda Lampung baru memperkuat pengawasan di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dengan mengandalkan alat directional finder (DF), serta penjagaan manual melalui anjing pelacak dan personel.

"Masih dibutuhkan kapal tipe C1 di perairan Lampung guna mengawasi masuknya bandar-bandar narkoba lewat jalur tikus," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir, di depan GWS Mapolda Lampung, Kamis,18 Februari 2021.

Komisi III bakal membawa hasil kunjungan tersebut agar bisa mendapatkan bantuan sarana prasarana, khususnya kapal C1 untuk Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung.

"Akan kami sampaikan ke pusat dan ke Mabes Polri," ujarnya. 

Peredaran narkoba dalam jumlah besar melalui jalur tikus perairan pernah dilakukan Polsek Pasirsakti dan Polres Lampung Timur. Petugas menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 60 kg di Dusun I, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasirsakti, Lampung Timur.

Polisi menemukan dua karung sabu-sabu yang dibungkus menggunakan teh China itu pada 1 Januari 2019. 

Pelaku bernama Rahmatullah (51), warga Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana yang diketuai Achmad Irfir Rochman pada Kamis, 5 September 2019 silam.

Baca: Komisi III Soroti Pengendalian Narkoba dari Lapas

 

Formula pencegahan peredaran narkoba Lapas

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti temuan adanya peredaran narkoba dari dalam penjara,  khususnya kasus terbaru di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Bandar Lampung.

Taufik menyarankan petugas mengedepankan koordinasi dan komunukasi antara LP/Kanwil Kemenkumham dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung. 

"Permasalahan dan pola seperti apa yang terjadi sehingga BNN bisa memberi gambaran ke Lapas untuk melalukan pencegahan," katanya.

Pola sistemik yang dibutuhkan, menurut Taufik, menunggu hasil kajian dari BNNP Lampung dalam membuat sistem pencegahan.

"Nah sistem ini yang dibutuhkan," katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait