#spam#bandarlampung

PN Jakarta Perkuat Putusan KPPU Soal Proyek SPAM Bandar Lampung

PN Jakarta Perkuat Putusan KPPU Soal Proyek SPAM Bandar Lampung
Proyek SPAM Bandar Lampung. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelelangan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sistem penyediaan air minum (SPAM) di Bandar Lampung. 

Dari siaran pers KPPU yang diterima oleh Lampung Post, pada Jumat 29 Januari 2021, Majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan yang dibacakan pada 27 Januari 2021, mempertahankan Putusan KPPU.   

Dugaan persekongkolan dalam pengadaan badan usaha pelaksana atas proyek KPBU untuk SPAM Bandar Lampung bersumber dari laporan masyarakat dan mulai disidangkan KPPU pada pertengahan 2019. 

Perkara ini melibatkan berbagai terlapor, yakni PDAM Way Rilau Bandar Lampung (terlapor I), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III). 

Dalam persidangan Majelis Komisi KPPU menemukan berbagai bukti persekongkolan melalui pemberian kesempatan eksklusif terlapor I kepada terlapor lainnya untuk memenangkan pengadaan tersebut.       

Atas pelanggaran itu pada 26 Februari 2020 Majelis Komisi KPPU menjatuhkan Putusan dan menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/1999 dan menghukum terlapor dengan total denda mencapai Rp8 miliar. Dengan rincian terlapor I sejumlah Rp1,7 miliar, terlapor II Rp3,8 miliar, dan terlapor III Rp2,3 miliar.        

Para Terlapor kemudian mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke berbagai Pengadilan Negeri, yakni PN Tanjung Karang, PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Pusat. Sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, maka dibutuhkan penunjukan Mahkamah Agung (MA) atas PN yang akan memeriksa keberatan tersebut. 

Pada 27 Mei 2020, MA menetapkan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa keberatan terlapor. Setelah melewati berbagai proses pemindahan berkas keberatan, persidangan dengan nomor register perkara 161/Pdt.Sus.Online.KPPU/202O/PN.Jkt.PsL tersebut dimulai PN Jakarta Pusat pada 8 Desember 2020.

Menanggapi hasil putusan itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas PDAM Way Rilau Agung Purnama, mengatakan untuk saat ini PDAM belum dapat memberikan komentar dan masih menunggu kuasa hukum. "Pembacaan putusannya belum terima dan pengacara masih di Jakarta," ujarnya. 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait