#bansos#PKL

PKL dan Warung Makan Akan Dapat Bantuan Rp1,2 Juta

PKL dan Warung Makan Akan Dapat Bantuan Rp1,2 Juta
Pedagang kaki lima (PKL) disekitaran Lapangan Enggal Saburai Bandar Lampung. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah pusat berencana membagikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima (PKL) hingga pemilik warung makan berupa uang tunai senilai Rp1,2 juta. Bantuan itu diberikan bagi pelaku usaha yang belum menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kemenkop UKM. Bantuan diberikan melalui TNI/POLRI.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, A Rozali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak TNI/POLRI dan Biro Ekonomi karena pihaknya belum melakukan pendataan jumlah PKL, dan warung makan yang bisa mendapatkan bantuan.

"Belum tahu data PKL dan usaha warung makan. Basis datanya nanti kita koordinasi dengan stakeholder terkait dulu," katanya kepada Lampost, Rabu, 8 September 2021.

Seperti diketahui, di Lampung ada 232.800 pelaku UKM yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai Surat Keputusan (SK) Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk pencairannya tersebar di dua Bank Himbara dengan rincian 91.379 UKM di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan 141.421 UKM di Bank Negara Indonesia (BNI) yang digulirkan langsung kepada rekening masing-masing UKM sejak Juli 2021 kemarin.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan tersebut akan cair karena pihaknya sudah menyelesaikan semua regulasi yang dibutuhkan. Bantuan juga khusus diberikan kepada pedagang yang beroperasi di wilayah PPKM level 3 dan level 4. Pelaku usaha super mikro ini bakal didata oleh Babinsa/Babinkamtibmas. Pelaku usaha perlu melampirkan data izin usaha, lokasi usaha, dan NIK.

"(Penyerahan) bantuan lebih sederhana, dalam bentuk tanda terima bagi penerima bantuan, warung, PKL, disertai dokumentasi foto yang memadai. Dan data NIK ini mendapat cleansing atau pembersihan data melalui BPKP. NIK sejalan dengan data di Kemendagri," kata Airlangga.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait