#BERITAMETRO

Pj Sekkot Metro Terima Surat Penugasan Plh Kepala Daerah

Pj Sekkot Metro Terima Surat Penugasan Plh Kepala Daerah
Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Metro Misnan (Foto: Bambang Pamungkas)


Metro (Lampost.co) -- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Misnan mengaku telah menerima surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

"Sudah. Dari kemarin. Itu baru surat edaran. Kami belum tahu diundur atau tidak. Kami sih lihat saja. Begini, kan kalau untuk Plh, itu kewenangannya Pak Gubernur, bukan Pemda," ujar saat dihubungi awak media via telepon, Minggu, 14 Februari 2021.

Sebelumnya diberitakan, rencana pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada Serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 17 Februari 2021. Terkecuali daerah yang masih bersengketa. Tanggal 17 adalah akhir masa jabatan Kepala Daerah yang dilantik pada 2016. Hal itu lantaran keluarnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.120/738/OTDA tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah tertanggal 3 Februari dan bersifat harus dilaksanakan segera.

Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur tersebut memuat tiga hal terkait berakhirnya masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah pada tahun 2021.

Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 2 huruf b UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena berakhir masa jabatannya.

Kedua, berdasarkan pasal 131 ayat 4 PP no. 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah no. 6 tahun 2008 tentang pemilihan, penegasan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2021 dan tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi, diminta kepada saudara gubernur menunjuk sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana harian bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota sampai dengan dilantiknya penjabat bupati/walikota atau dilantiknya bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih.

Surat yang ditembuskan Menkopolhukam, Mendagri, Mensesneg dan Sekertaris Kabinet serta 32 Gubernur se-Indonesia tersebut ditandatangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait