#wfh

Pj Gubernur DKI Serahkan Kebijakan WFH ke Perusahaan

Pj Gubernur DKI Serahkan Kebijakan WFH ke Perusahaan
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.


Jakarta (Lampost.co) -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menilai kerja dari rumah (work from home/WFH) menjadi kebijakan yang diputuskan perusahaan masing-masing. Hal itu terkait dengan munculnya petisi daring untuk mendorong diterapkannya kembali WFH. 

"Enggak ada (aturan yang dibuat khusus WFH)," singkat Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Januari 2023. 

Pihaknya hanya sebatas memberikan himbauan untuk menerapkan WFH bila terjadi cuaca ekstrem. Sehingga, ia kembali menegaskan kebijakan tersebut menjadi kewenangan setiap perusahaan.

"Seperti kemarin di (Jalan) Kapten Tendean, (Warung) Buncit, kantor sekitar sana silahkan saja ambil kebijakan (WFH)," jelas dia.

Sebelumnya, muncul petisi untuk kembali ke kebijakan WFH. Pasalnya, bekerja di kantor dinilai hanya meningkatkan kemacetan dan membuat tak produktif. 

Hal itu diusulkan Riwaty Sidabutar melalui petisi 'Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif'. Petisi itu dibuat dua bulan lalu. 

Petisi online untuk kembalikan WFH itu ditandatangani 18.513 orang per Kamis, siang, 5 Januari 2023. Targetnya 25 ribu tanda tangan.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait