#pesisirbarat#beritalampung

Pj Bupati Pesibar Kaji Kembali Pemberhentian TKD

Pj Bupati Pesibar Kaji Kembali Pemberhentian TKD
Pj Bupati Pesisir Barat, Bambang Sumbogo, bertemu dengan beberapa anggota dewan kabupaten di kantornya, Rabu, 7 April 2021. Dok


Krui (Lampost.co) -- Penjabat (Pj) Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Bambang Sumbogo, akan mengkaji ratusan tenaga kontrak daerah (TKD) yang diberhentikan beberapa waktu lalu. Hal itu berdasarkan usulan DPRD Kabupaten saat pertemuan beberapa anggota dewan di Kantor Bupati, Rabu, 7 April 2021.

Wakil Ketua II DPRD Pesibar, Ali Yudiem, mengatakan Pemkab harus kembali mengangkat seluruh TKD yang diputus kontraknya pada 2020.

Sebab, anggaran untuk gaji seluruh TKD di kabupaten tersebut pada 2021 disahkan sebesar Rp31,5 miliar. Untuk itu, pemutusan kontrak itu bisa menimbulkan pergerakan massa yang rencananya akan datang ke kantor Pemkab. "646 TKD yang nggak masuk mau turun," kata Ali Yudiem.

Untuk itu, fraksi PDIP, PKB, dan Demokrat, akan memperjuangkan hal tersebut hingga ke pusat.

Ketua I DPRD Pesibar, Piddinuri, mengatakan pemutusan kontrak TKD itu kental nuansa politik imbas Pilkada 2020.

Atas persoalan itu, Bambang Sumbogo, berjanji akan mengkajinya. Dia akan mempelajari dan meminta masukan kepada perangkat daerah terkait dan mencari jalan terbaiknya. "Saya juga akan minta masukan Pemprov sebelum saya mengambil keputusan," kata Bambang. 

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekkab Pesibar, Hasnul Abror, mengakui Pemkab memang melakukan pengurangan TKD melalui seleksi atas dasar aturan Perbub.

 "Pengangkatan TKD sejak 2013 tidak dilakukan tes, sehingga pada 2019 ada 3.116  TKD di Pesibar. Sementara, di mata aparat hukum itu tidak betul,” ujar Hasnul.

Alasan lainnya terkait anggaran yang awalnya sebesar Rp36 miliar terjadi refocusing menjadi Rp31,5 miliar. Dengan demikian tidak seluruh TKD mendapatkan jatah. “Sehingga kami dilakukan pengurangan  lewat tes di awal Februari 2021 dan saat ini tersisa sekitar 2.000 TKD," kata Hasnul.

Namun, TKD yang dinyatakan lulus pun belum menerima SK, sehingga gajinya pun belum keluar. "Pelantikan Bupati kan tertunda, sementara Plh Bupati tidak punya wewenang untuk itu," kata Hasnul.

Ia juga menampik seleksi TKD sarat nuansa politik imbas Pilkada 2020. Sebab, seleksi TKD digelar sesuai prosedur. 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait