#pilkada

Pilkada Perlu Pengawasan Partisipatif Panwaslu dan Masyarakat

( kata)
Pilkada Perlu Pengawasan Partisipatif Panwaslu dan Masyarakat
Ilustrasi. Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut UU adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, dibutuhan kemampuan serta kreativitas pengawasan dari anggota panwaslu kelurahan dan masyarakat agar secara maksimal menjalankan fungsi pengawasannya.

Koordinator Bidang Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu yang akan berlangsung di delapan kabupaten/kota serta kontribusi masyarakat. "Masyarakat dapat menjadi subjek pelanggaran pemilu, tetapi ada juga saatnya justru menjadi objek dari pelanggaran pemilu tersebut. Oleh karena itu, dituntut kemampuan Bawaslu untuk menghindarkan masyarakat sebagai pelaku maupun korban pelanggaran tersebut," ujarnya kepada Lampost.co, Rabu, 3 Juni 2020.

Permasalahan yang kerap terjadi, seperti daftar pemilih online tidak akurat, pengadaan logistik pilkada terlalu mepet kemudian prosedur pemungutan dan penghitungan suara serta verifikasi administrasi dan faktual kurang maksimal. Selain itu, merebaknya politik uang di masa pandemi saat ini, kesehatan penyelenggara dan pemilih, sarana prasarana kampanye, dan terakhir penyalahgunaan kekuasaan petahana.

Sebagai instrumen vertikal, panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten merupakan salah satu faktor penentu maksimal tidaknya Bawaslu menjalankan tugas pengawasannya tersebut.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar