#Pilkada#VirusKorona

Pilkada Desember 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan

( kata)
Pilkada Desember 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan
Ilustrasi: Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah dinilai terlalu memaksakan diri menggelar pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020. Pasalnya, tahapan pilkada yang tertunda mesti kembali dimulai pada Juni 2020.

"Tentu di dalam bulan Mei ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta stakeholder pemilu lainnya sudah mesti bersiap kembali untuk melanjutkan tahapan pilkada," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini lewat keterangan tertulis, Kamis, 7 Mei 2020.

Menurut dia, tahapan pilkada termasuk kegiatan yang mengundang interaksi banyak orang dan dilaksanakan di luar rumah. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah menekan angka penyebaran virus korona (covid-19).

Dia menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 terkait pilkada hanya mencangkup persoalan pemungutan suara. Bahkan dalam tahapannya, Perppu Pilkada masih menggunakan teknis tata kelola dalam situasi normal.

"Perpu ini dengan hanya tiga pasal di dalamnya beranggapan bahwa keseluruhan tahapan pilkada serentak 2020 harus dikelola berdasarkan pengaturan yang sudah ada dalam UU Pilkada (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)," ujar Titi.

Presiden Joko Widodo dinilai luput mengatur soal anggaran pelaksanaan pilkada dalam perppu tersebut. Titi menilai sejatinya perlu penegasan dan mekanisme pengelolaan dana biaya pilkada saat kondisi perekonomian tidak normal akibat pandemi covid-19.

Dia menyebut jika anggaran pilkada yang sudah disiapkan saat situasi normal berkurang, perppu diharapkan mampu menjawab sumber uang untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun, hal ini tidak diatur dalam Perppu Pilkada.

Selain itu, syarat KPU harus meminta persetujuan pemerintah dan DPR sebelum menunda maupun melanjutkan tahapan pilkada tidak sejalan dengan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu. KPU sejatinya perlu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan.

"Karena situasi penundaan pilkada itu disebabkan oleh alasan keamanan, bencana, dan gangguan kemananan. Persetujuan menunda dan melanjutkan tahapan pilkada (oleh pemerintah dan DPR) itu berpotensi mendistorsi kemandirian KPU," ungkap Titi.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...

Berita Terkait

Komentar