#opini#LampungPost#kolompakar#Pilgub#hoax

Pilgub Lampung dan Hoaks

Pilgub Lampung dan Hoaks
Hoax. cdns.klimg.com


KETIKA saya bertemu dengan seorang bakal calon gubernur Lampung, yang bersangkutan mengeluh tentang hoaks tentang dirinya. Hoaks tersebut dimuat pada beberapa media sosial, berupa media daring Facebook, WhatsApp, Twitter, bahkan media cetak.
Berita-berita itu semula hanya dianggap angin lalu karena dipandang tidak ada pengaruhnya terhadap Pilgub Lampung 2018. Namun, ketika tim media menyampaikan data pengguna internet Indonesia yang telah mencapai 50% penduduk pada 2016, terdapat kemungkinan pengguna internet Lampung juga sekitar itu.
Diasumsikan, jika daftar pemilih tetap (DPT) Lampung 6,1 juta jiwa, sekitar 3 juta lebih DPT online menggunakan internet. Jumlah pengguna internet ini sangat besar sehingga pengaruhnya sangat signifikan terhadap Pilgub Lampung. Fenomena hoaks menjelang Pilgub Lampung 2018 memang tidak semasif pada pelaksanaan Pilgub DKI yang menyangkut pencemaran nama baik, penghinaan, berita kabar bohong, SARA, dan sebagainya.
Para pembuat berita hoaks berhalusinasi dengan jargon propaganda masa lalu pada zaman Hitler, “Sekalipun apa yang disampaikan tidak benar/bohong, tetapi apabila disampaikan berulang-ulang sebagai sesuatu yang benar, berita bohong itu akan menjadi benar”.
Berita-berita hoaks di Lampung baru terkait tentang skandal asmara dan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Terdapat pula berita-berita yang belum terkonfirmasi secara solid, misalnya tentang keterlibatan perusahaan-perusahaan besar membiayai bakal calon gubernur, penggunaan dana APBD untuk mendukung sosialisasi, dan sebagainya. 
Pemberitaan media daring dan media cetak yang berupa berita hoaks dapat diantisipasi dengan mengadukannya kepada Dewan Pers, sepanjang berita-berita tersebut merupakan karya atau kegiatan jurnalistik wartawan. Berita-berita yang dimuat di media sosial lainnya sepanjang bukan merupakan karya atau kegiatan jurnalistik wartawan dilaporkan ke penegak hukum sebagai pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Apakah persoalannya selesai semudah itu? Tidak juga. Mengadu kepada Dewan Pers ada yang mengatakan seperti mengadukan tuan dengan Belanda karena mengadukan wartawan kepada wartawan. Apalagi pelanggarannya menyangkut kode etik jurnalistik yang kelanjutannya hanya berupa pemuatan hak jawab atau teguran dari Dewan Pers. Apalagi bila medianya abal-abal, bukan ranah Dewan Pers.
Begitu pula penegakan hukum pidana UU ITE, terdapat kendala kalau akun yang digunakan adalah akun palsu. Kenyataan di lapangan berita-berita hoaks di media sosial, sebagian besar menggunakan akun palsu. Kalau akun tidak palsu, juga terdapat keengganan dari pelapor terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang bertele-tele, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang framing pemberitaannya malah akan merugikan bakal calon gubernur yang bersangkutan.

Media Abal-abal

Menarik ada istilah media abal-abal yang terungkap dari pernyataan Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers, saat mengadakan Focus Group Discussion Indeks Kemerdekaan Pers Lampung (IKP) 2017 kerja sama Dewan Pers dengan LPPM Unila, 9 September 2017, di Bandar Lampung.
Menurut Budisantoso Budiman, peneliti IKP, perkembangan media daring di Lampung tumbuh dengan pesat. Mulai tahun 2010-an yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari, sekarang meningkat sampai sekitar 70 media. Namun, tidak semua media itu memenuhi ketentuan sebagai media daring, misalnya dalam hal aturan perusahaan pers berbadan hukum, adanya kantor, dan penggajian wartawan sesuai dengan ketentuan UMP. Juga dalam pemberitaan menggunakan pedoman pemberitaan media siber dari Dewan Pers.
Dari diskusi FGD, terungkap dari uraian Juniardi, ketua Forum Wartawan Online, bahwa terdapat pemilik media adalah kelompok-kelompok tertentu yang membeli beberapa media daring yang dalam keadaan sekarat, yang dihidupkan kembali. Namun, dalam pemberitaannya hanya untuk kepentingan atau tujuan tertentu kelompoknya. Intinya keberadaan media itu tidak ubahnya seperti iklan propaganda yang tidak mencerminkan sebagai media pers.
Menurut anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, banyaknya media abal-abal menjadi masalah dalam kemerdekaan pers. Sebab, pemberitaan media abal-abal banyak melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan pers dan abai terhadap kode etik jurnalistik.
Pemberitaannya menerapkan euforia kebebasan pers, seolah-olah pers bebas tanpa batas, termasuk pemberitaan hoaks, tetapi ketika media tersebut dilaporkan melanggar hukum, media itu berusaha berlindung kepada Dewan Pers dan UU Pers.
Padahal terhadap media abal-abal tidak ada perlindungan Dewan Pers dengan menggunakan UU Pers, tetapi langsung dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana juga dapat diterapkan kepada pers setelah melalui mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers.
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, keputusan Dewan Pers dapat berupa pernyataan penilaian dan rekomendasi. Terhadap rekomendasi yang harus dimuat sebagai hak jawab, tetapi apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, berlaku ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyatakan perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

Masalah Kepentingan Umum

Rekomendasi dapat juga berupa penyelesaian perkara melalui penegakan hukum pidana karena pemberitaan pers memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pers, selain bertele-tele mengikuti prosedur penegakan hukum, juga terdapat beberapa masalah krusial. Di antaranya, adanya pertanggungjawaban pidana yang menggunakan waterfall system dan masalah unsur kepentingan umum dalam Pasal 310 KUHP. 
Sebagaimana diketahui, delik yang banyak digunakan dalam delik pers adalah delik pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP yang menyatakan: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.500. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Terdapat unsur kepentingan umum yang sering digunakan wartawan agar terhindar dari delik pers. Pengertian kepentingan umum ini sangat luas, bahkan di kalangan ahli hukum banyak berbeda pendapat dalam mengartikan kepentingan umum.
Berita hoaks yang dibuat wartawan dapat saja mencemarkan nama baik orang lain, tetapi pekerjaan wartawan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Pers adalah “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Fungsi memberi informasi dan kontrol sosial merupakan kegiatan kepentingan umum sehingga terhadap wartawan tidak dapat dikenakan delik pers.
Solusi lain terhadap pemberitaan hoaks adalah melalui gugatan perdata, ketika pihak yang dirugikan menggugat ganti rugi terhadap perusahaan pers secara keperdataan karena pemberitaan pers telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel.
Menjelang Pilgub Lampung 2018 yang tinggal beberapa bulan lagi, fenomena berita-berita hoaks mungkin akan terus bermunculan, baik dilakukan oleh pers, media abal-abal, dan media sosial lainnya. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui UU Pers, UU ITE, dan KUHP, serta gugatan perdata.
Seyogianya pers self-censor berdasarkan kode etik jurnalistik untuk terhindar dari pemuatan berita-berita hoaks. Namun, self-censor tidak mungkin dimiliki oleh media abal-abal dan media sosial lainnya. Terhadap yang demikian, perlu diefektifkan penegakan hukum pidana.

 

EDITOR

Eddy Rifai, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

loading...




Komentar