#proyekjalan#dugaankorupsi

Pidsus Kejati Koordinasi BPKP Hitung Kerugian Negara Proyek Jalan di Mesuji

( kata)
Pidsus Kejati Koordinasi BPKP Hitung Kerugian Negara Proyek Jalan di Mesuji
Jalan proyek PUPR di Mesuji yang bermasalah dan diduga merugikan keuangan negara. Lampost.co/Ridwan Anas


Bandar Lampung (Lampost.co) --Kejaksaan Tinggi Lampung membenarkan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan provinsi koridor 22 paket (BM-KSI.124) pembangunan ruas jalan Simpangpematang-Berabasan di Mesuji tahun anggaran 2016 telah masuk penyidikan. Kini sedang dilakukan penghitungan kerugian negara.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Agus Ari Wibowo mengatakan sejauh ini perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selain itu, bidang pidana khusus telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara dari proyek yang dikerjakan itu.

"Informasi dari Pidana Khusus (Pidsus) sedang dikoordinasikan dengan BPKP," kata dia, Jumat, 17 Juli 2020.

Perkara ini juga dijelaskan dalam situs resmi Kejati Lampung dalam sprint dan tanggal penyidikannya, yakni: Print-01/N.8/Fd.1/01/2019 Tanggal 31 Januari 2019, dengan penjelasan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan provinsi koridor 22 paket (BM-KSI.124) pembangunan jalan ruas Simpangpematang-Berabasan di Mesuji TA 2016.

Dalam keterangan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan print-02/N.8/Fd.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Alokasi perbaikan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung yang menggunakan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kedua proyek itu adalah pembangunan jalan ruas Berabasan-Wiralaga sepanjang 29,443 kilometer dengan anggaran Rp140 miliar. Kemudian ruas Simpangpematang-Berabasan sepanjang 11,602 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar. Semua proyek telah usai dikerjakan namun kondisinya memprihatinkan.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait