#phri#perzinahan

PHRI Lampung Sebut Pasal Perzinaan dalam RUU KUHP Terlalu Naif

PHRI Lampung Sebut Pasal Perzinaan dalam RUU KUHP Terlalu Naif
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung Friandi Indrawan. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung Friandi Indrawan menanggapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal perzinaan yang menuai kontroversi.

"Kalau kacamata saya sebenarnya tidak perlu negara atau pemerintah atau legislatif mengalihkan menjadi ranah pidana karena privat. Manusia memiliki hak asasi karena ini privat. Hal ini sedikit naif jika peraturan itu dimasukkan ke dalam hukum pidana," kata Friandi Indrawan, Minggu, 06 November 2022.

Namun, andai RUU KUHP tersebut disahkan, PHRI Lampung mau tidak mau akan ikuti aturan main yang berlaku. "PHRI sebagai wadah industri Hotel dan Restoran,  tentu akan mematuhi karena itu merupakan undang-undang. Kami akan mempelajari dan implementasikan," kata dia.

Ia menyampaikan jika sebelumnya PHRI Pusat sudah melayangkan surat penolakan kepada Pemerintah dan DPR RI. Alasannya adalah asusila adalah ranat privat, dan menurutnya negara tidak perlu ikut campur.

Dia khawatir RUU KUHP ini jika disahkan akan menjadi faktor penurunan animo kedatangan turis wisatawan mancanegara ke Indonesia. "Pemerintah terlalu masuk ranah-ranah privat masyarakat atas hadirnya undang-undang tersebut," kata dia.

Dia mengatakan akan sulit menarik wisatawan mancanegara jika aturan ini disahkan. "Ini sulit, utamanya bagi wisatawan mancanegara. Apa mau wisatawan mancanegara ditanyakan surat nikahnya? Jika itu terjadi mereka akan memilih negara lain untuk dikunjungi," kata dia.

Dia berharap pemerintah merevisi segera RUU tersebut. "Agar tidak merugikan industri pariwisata yang kita tahu buruk selama pandemi, dan sekarang sedang mencoba bangkit," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait