#phk

PHK Dua Guru di Lamsel Digugat karena Dinilai Sepihak

PHK Dua Guru di Lamsel Digugat karena Dinilai Sepihak
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang gugatan Pemutuhsan Hubungan Kerja (PHK) dua guru SMP swasta kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung. 

Penggugat, Eko Susanto dan Devi Sariana menggugat Yayasan Badrullah Latif (YBL) Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk.

Agenda sidang kali ini mendengarkan replik dari pemohon.

Dalam repliknya, kuasa hukum pemohon, Romalah Sembiring meminta agar majelis hakim menolak eksepsi tergugat sebelumnya. Dalam eksepsi termohon disebutkan gugatan pemohon tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Dalam pokok perkara memohon menerima replik penggugat I dan II, mengabulkan gugatan pengguggat I dan II untuk seluruhnya," kata kuasa hukum, saat membacakan replik, Rabu, 30 Maret 2022. 

Baca: Dampak Covid-19, Kasus Perselisihan Pekerja—Perusahaan di Bandar Lampung Meningkat

 

Dalam petitum gugatan, keduanya meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat. Perbuatan tergugat adalah melakukan PHK kedua guru tersebut melalui surat per tanggal 29 November 2021. Pemecatan yang dinilai sepihak itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK, terutama Pasal 40 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) sehingga batal demi hukum.

"Dengan besaran pesangon untuk penggugat satu dan dua yakni, Rp222.631.950," kata dia. 

Kemudian, dia juga meminta majelis hakim agar menghukum tergugat dengan membayarkan upah proses penyelesaian perselisihan PHK selama lima bulan gaji pokok terhitung sejak Desember 2021 hingga April 2022, yakni sebesar Rp35.655.000.

"Selanjutnya, melarang penggugat memblokir Dapodik penggugat satu dan dua," kata kuasa hukum.

Dia menceritakan, sebelum mengajukan gugatan, kedua kliennya sudah berkoordinasi dengan Dinasker Lampung Selatan tetapi tak membawa hasil. 

"Alasan PHK janggal berupa telah mencampuri urusan keluarga yayasan," ujarnya. 

Sidang selanjutnya akan dilangsungkan pekan depan, yakni 6 April 2022 dengan agenda mendengarkan jawaban serta replik atas pembuktian dari pihak tergugat. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait