guruhonorerlampung

PGRI Minta Pemerintah Revisi Syarat Bansos Guru Honor

( kata)
PGRI Minta Pemerintah Revisi Syarat Bansos Guru Honor
dok Lampost.co


BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Pemerintah memberikan bantuan sosial sebesar Rp600 ribu bagi pegawai non-PNS termasuk guru honorer. Untuk menerima bantuan tersebut, guru honorer wajib terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan.

Terkait hal itu, Ketua PGRI Lampung Suharto mengatakan, persyaratan itu tidak memungkinkan guru honorer mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu karena sebagian besar guru honorer tidak terdaftar dalam BPJS-TK.

Padahal, menurutnya guru honorer adalah salah satu pihak yang paling terdampak pandemi Covid-19. Selama ini kehidupan guru honorer jauh dari kata sejahtera karena hanya mendapatkan upah Rp300-500 ribu per bulan.

"Untuk itu kami meminta agar pemerintah merevisi ketentuan dan syarat Program Pemberian Bantuan Subsidi upah bagi Pekerja/Buruh dalam penanganan Dampak Covid 19," ungkapnya, Kamis, 24 September 2020.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus regulasi khusus mengatur untuk penyaluran bansos kepada guru honorer. Hal itu juga agar kebijakan tersebut bisa diterapkan dan dirasakan langsung tanpa kendala.

"Di Provinsi Lampung berdasarkan data Dapodik Tahun 2019 tercatat 13.000 guru Non ASN (Honorer) dan tentunya masih ada guru honorer yang belum tercantum dalam Data Dapodik hingga tahun 2020," kata Kepala SMAN 9 Bandar Lampung itu.

Diketahui, PGRI Lampung juga telah menyurati Komisi X DPR-RI terkait hal itu. Namun, hingga saat belum ada tindak lanjut dari permohonan tersebut.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...


Berita Terkait



Komentar