#beritalampung#beritabandarlampung#humaniora

PGRI Minta Dilibatkan dalam Proses RUU Sisdiknas

PGRI Minta Dilibatkan dalam Proses RUU Sisdiknas
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Draf terbaru RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bulan Agustus, baru-baru ini menuai polemik. Pasal-pasal di dalamnya dianggap tak menjawab berbagai masalah pendidikan. RUU itu menghapus pasal-pasal penting dalam tiga undang-undang sebelumnya.

Misalnya Pasal 105 huruf a-h RUU Sisdiknas yang memuat hak guru atau pendidik, tak ada diksi tentang hak guru mendapatkan tunjangan profesi guru.

Menanggapi hal ini Sekretaris PGRI Lampung Mohammad Ali mengatakan Selaku PGRI Lampung memiliki sikap tersendiri terkait RUU Sidiksnas, karena PGRI Lampung mengikuti arahan pusat yang sedang diperjuangkan oleh PGRI,

"Dikarenakan tidak tercantumnya tunjangan guru dan dosen," kata Ali, Senin, 9 Januari 2023.

Ini yang menjadi miris menurutnya, karena bagian itu yang memberi semangat para guru untuk mengabdikan dirinya. Malah pembahasan RUU pada bulan Agustus ini tidak mencantumkan tunjangan guru dan dosen.

"Kalau dihilangkan bagaimana mereka mendapat tunjangan," ujarnya.

Menurutnya, jika melihat sejarah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dari perencanaan sampai lahir, PGRI terlibat dalam proses pembuatan undang-undang tersebut.

Dan sekarang, kata Ali, RUU Sidiksnas yang sedang dirancang saat ini PGRI pun tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya.

"Itu yang sangat disayangkan PGRI, padahal PGRI punya sejarah 77 tahun. Sebenarnya sangat menyayangkan tidak terlibat proses pembuatan RUU, sehingga ada beberapa poin yang merugikan guru dan dosen dalam hal finansial," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait