#beritalampung#beritabandarlampung#humaniora

PGRI Lampung Nilai Pemerintah Plin-Plan Soal Tunjangan Guru

PGRI Lampung Nilai Pemerintah <i>Plin-Plan</i> Soal Tunjangan Guru
Foto: Dok/PGRI Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co): Ketua PGRI Lampung Ilyas Efendi menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang menyatakan jika kata Tunjangan Profesi Guru (TPG) dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) malah akan menghambat guru mendapat tunjangan.

Dalam UU Guru dan Dosen, guru harus mendapat sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) terlebih dahulu untuk mendapat TPG.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 pada Ayat 42 dan 43, pemerintah yang buat aturan harus benar-benar konsekuen.

Maka dari itu setiap lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) selain mengantongi ijazah juga sertifikat sebagai guru atau dosen. Tetapi, menurutnya pemerintah seakan-akan plin-plan dalam membuat kebijakan tunjangan untuk guru.

"Nyatanya pasal itu juga tidak dijalankan sampai mau diganti dengan UU, bahkan di UU Sisdiknas yang baru pun tidak jelas juga tamatan LPTK tersebut. Jadi bagaimana tidak puluhan tahun kalau proses sertifikasi guru dan dosen dilakukan dalam jabatan atau setelah diangkat," katanya, Kamis, 29 September 2022.

Ia memberi contoh seperti lulusan sarjana kedokteran tidak langsung jadi dokter. Tetapi perlu melakukan co-ass terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat sebagai profesional kedokteran.

"Harusnya calon guru-guru juga begitu. Begitu selesai S1, magang dulu dia untuk mendapatkan sertifikat profesi selama 1 atau 2 tahun. Begitu yang bersangkutan lulus tes ASN, langsung medapatkan gaji plus tunjangan profesi," katanya.

Ia memiliki saran jika pemerintah konsekuen dengan UU Sisdiknas lama atau yang akan ditetapkan, maka setiap lulusan LPTK harus sudah punya sertifikat pendidik.

"Jadi begitu selesai strata 1 (sarjana) calon guru-guru itu wajib mengambil sertifikat profesi pendidik, supaya tidak ada lagi guru yang terlambat bahkan puluhan tahun belum tersertifikasi sebagai pendidik," pungkasnya.

Nadiem memastikan masih terdapat skema untuk memberikan tunjangan kepada guru. Adapun skema tersebut ialah memberikan tunjangan kepada guru ASN lewat UU ASN, sedangkan guru non-ASN akan mendapat tunjangan melalui UU Ketenagakerjaan.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait