#KKB#teroris

PGI Minta Pemerintah Berhati-hati Soal Cap Teroris KKB

PGI Minta Pemerintah Berhati-hati Soal Cap Teroris KKB
DOK PGI.OR.ID


Jakarta (Lampost.co) -- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris. Status itu diumumkan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada pada 29 April 2021 lalu.

Pelabelan itu pula dikhawatirkan akan berdampak psikososial pada masyarakat Papua. Juga bagi warga Papua yang berada di daerah perantauan. Menyikapi rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, PGI menelurkan lima poin pendapat.

Pertama, PGI meminta negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut. Pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat.

Kedua, Pemerintah disarankan agar fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai.

''Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini, semisal 'Road Map Papua', yang dikeluarkan oleh LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara komprehensif bertahun-tahun,'' dalam rilis yang diterima Media Indonesia dari Humas PGI, Philip Situmorang.

Ketiga, menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai adalah jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit upaya damai yang terus disuarakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh.

Dalam poin keempat, PGI menilai peningkatan eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir akhir ini perlu dievaluasi Pemerintah secara menyeluruh.

''Peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan utk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua, dan wibawa negara dihormati karena bijak menyikapi situasi Papua,'' lanjut Philip dalam rilis.

Kelima, Pemerintah perlu memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga di pengungsian yang terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Papua.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait