#PBB#Pajak#Palas

Petugas Pajak Keluhkan Tagihan PBB-P2 di Desa Tidak Sinkron

Petugas Pajak Keluhkan Tagihan PBB-P2 di Desa Tidak Sinkron
Petugas PBB-P2 di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, saat menunjukkan SPPT beberapa hari yang lalu.  Lampost.co / Armansyah


Kalianda (Lampost.co)-- Sejumlah petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tingkat desa mengeluhkan perbedaan jumlah tagihan PBB-P2 yang didistribusikan ke desa dengan sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.


Jumlah nilai tagihan di sistem perpajakan lebih besar dibandingkan dengan jumlah nilai tagihan yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) dan Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2.

Hal tersebut dialami oleh Petugas PBB-P2 Desa Bangunan, Muhlisun. Dia mengaku kaget ketika hendak melakukan penyetoran tagihan PBB-P2, ternyata terdapat selisih dengan sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

"Sebelum setor ke bank, saya minta rekomendasi dari Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Palas. Namun, saat pencocokan data tagihan di desa dengan sistem mereka berbeda. Justru nilai tagihannya lebih besar," kata dia, Jumat 17 Juni 2022.

Muhlisun menjelaskan, jumlah tagihan PBB-P2 di dalam DHKP dan SPPT yang akan disetorkan sejumlah Rp17.494.065 dengan jumlah SPPT 400 lembar. Namun, jumlah nilai tagihan di sistem perpajakan sejumlah Rp17.784.654.

"Dari 400 lembar SPPT yang akan saya setorkan ada perbedaan Rp290.589. Kalau saya harus setor sesuai dengan sistem mereka, jelas saya nombok Rp290 ribu lebih itu," kata dia.

Dia berharap jumlah nilai tagihan PBB-P2 yang harus disetorkan mengacu sesuai SPPT yang sudah didistribusikan ke desa. Sebab, hal mungkin petugas PBB-P2 tingkat desa harus menarik kembali kepada masyarakat.

"Kalau kami harus mengikuti sistem di perpajakan, jelas kami harus nombok. Jelas, kami enggak bisa narik lagi ke masyarakat. Soalnya, SPPT sudah kami serahkan ke wajib pajak," kata dia.

Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Palas, Rusli membenarkan hal tersebut.

Ia mengaku perbedaan nilai jumlah tagihan tersebut sudah dilaporkan ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lamsel.

"Kami laporkan ke Kantor BPPRD Lamsel. Kejadian ini pertama kali terjadi selama penarikan PBB-P2," kata dia.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait