#ipcpanjang#pelindo#nelayan#beritalampung

Petani Kerapu Desak Ganti Rugi, IPC Panjang Minta Arahan Pusat

( kata)
Petani Kerapu Desak Ganti Rugi, IPC Panjang Minta Arahan Pusat
Ilustrasi petani ikan. Foto: Dok/Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC cabang Panjang dituntut melunasi ganti rugi senilai Rp235 miliar atas matinya ratusan ribu ekor ikan kerapu milik petani di Pulau Tegal pada 2012 silam dengan tenggat waktu akhir Juli ini. Atas hal itu perusahaan plat merah tersebut menyerahkan seluruh kebijakan kepada pusat.

Assistant Deputi General Manager (ADGM) Hukum pada Bagian Hukum dan Pengendalian Internal PT Pelindo II Cabang Panjang, Weriyanto Febriyadi, menjelaskan atas tuntutan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menginformasika ke tingkat pusat. Untuk kelanjutannya, pihaknya pun masih menunggu keputusan jajaran IPC pusat.

"Permasalahannya ini kan ada batas kewenangannya. Di mana terkait ganti rugi ada di pusat. Kami sebagai cabang sudah menyampaikan ke pusat melalui surat dua hari pasca rapat dengar pendapatan di DPRD Provinsi 22 Juni lalu. Sayangnya sampai sekarang, kami juga belum dapat jawaban," kata Weri, Selasa, 21 Juli 2020.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu arahan dari jajaran Direksi. "Soal batas waktu dari DPRD Provinsi, kami sebagai cabang akan sampaikan juga tentang lewenangan tersebut kepada DPRD," ujarnya.

Diketahui, tuntutan itu dilayangkan Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) dalam hearing Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Senin (22/6) lalu. Ketua Fokkel Bangun Sitepu, mengatakan persoalan itu berawal pada November 2012 ditemukan banyak ikan kerapu siap ekspor mati mendadak.

Setelah diselidiki, kematian ikan akibat pembuangan limbah ke wilayah Pulau Tegal yang diduga dilakukan Pelindo II Panjang. "Harga ikan kerapu saat itu Rp432 ribu per kilo. Jika ditotal dari 60 petani, kerugiannya sekitar Rp235 miliar," kata Bangun.

Kuasa Hukum Fokkel dari LBH-Nasional Sopian Sitepu yang diwakilkan Japriyanto Manalu mengatakan pihaknya resmi melaporkan PT Pelindo II ke Polda Lampung dengan LP/18/I/2013/SPKT tertanggal 8 Januari 2013.

Kasus ini sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan No. 758/Pid.B/2015/PN.Tjk tertanggal 22 Desember 2015 dan naik ke Pengadilan Tinggi Lampung dengan keputusan No. 42/Pid-Sus.LH/2016/PT.Tjk. Hingga akhirnya berlanjut ke putusan Mahkamah Agung No. 740K/Pid-Sus.LH/2017 dan menjadi kekuatan hukum tetap yang menyatakan PT Pelindo II Panjang bersalah.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar