#pupuksubsidi#pertanian#beritalampung

Petani di Palas Keluhkan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Petani di Palas Keluhkan Distribusi Pupuk Bersubsidi
Pupuk subsidi. Ilustrasi


Kalianda (Lampost.co) -- Petani di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, mengeluhkan pendistribusian kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK pada musim tanam rendeng 2021. Sebab, distribusi yang tidak mencukupi dikhawatirkan membuat hasil produksi tanaman padi tidak maksimal.

Sebab, untuk luas lahan satu hektare petani hanya bisa menebus pupuk subsidi sebanyak 300 kilogram untuk pupuk urea dan 276 kg pupuk NPK.

Salah satu petani asal Desa Palaspasemah, Evan Herlambang, mengatakan dirinya memiliki lahan garapan sawah seluas 0,5 hektare. Dengan luasan itu, ia hanya bisa menebus pupuk bersubsidi di kios sebanyak 75 kg pupuk urea dan 138 kg pupuk NPK untuk satu musim tanam.

Padahal, seharusnya untuk lahannya itu kebutuhan pupuk urea dan pupuk NPK idealnya minimal 150 kg selama satu musim. Sedangkan, untuk luasan satu hektare membutuhkan pupuk urea dan NPK masing-masing sebanyak 300 kg.

"Saat ini kebutuhan pupuk bersubsidi sangat terbatas. Mau enggak mau petani memakai pupuk non subsidi,” ujarnya, Selasa, 2 Februari 2021.

Kondisi itu juga dialami petani lainnya karena di musim tanam tahun ini harga pupuk bersubsidi naik dan mahal. Ia mengaku menebus pupuk bersubsidi di kios mencapai Rp2.600 per kg. "Ada juga kios yang menjual pupuk subsidi Rp135 ribu per karung. Padahal, sesuai peraturan pemerintah harga eceran tertinggi HET pupuk bersubsidi untuk urea hanya Rp112.500 per karung dan pupuk NPK Rp115 ribu per karung," kata dia.

Sementara itu, Plt Kepala UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palas, Tarmijan mengatakan mulai 2021 pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk urea sebanyak 64 persen dari dosis kebutuhan pupuk urea 150 kg dan 30 persen dari dosis kebutuhan pupuk NPK 275 kg.

"Artinya, pemerintah hanya mampu memberikan subsidi 64 persen untuk pupuk urea dan 30 persen. HET pupuk juga bersubsidi juga naik," kata dia.

Menurut Tarmijan, perubahan kebutuhan dan kenaikan harga pupuk bersubsidi tersebut diatur dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian anggaran 2021.

"Selain itu, kebutuhan pupuk subsidi petani juga harus sesuai dengan penyusunan rencana defenitif kebutuhan kelompok elektronik (E-RDKK) 2021. Jadi, kebutuhan petani dan bisa menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan yang terdaftar di E-RDKK," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait