#HOTEL#BERITAPESISIRBARAT

Pesisir Barat Tutup Sementara Hotel di Pekon Tanjungsetia

Pesisir Barat Tutup Sementara Hotel di Pekon Tanjungsetia
Kepala DPMPTSP Pesisir Barat Jon Edwar. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menutup sementara izin usaha  Hotel Sumatra Surf di Pekon Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat .

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat, Jon Edwar, mengungkapkan sebagai satu perusahaan wisata hotel Sumatra Surf seharusnya memperhatikan dan menaati aturan pemerintah dari pusat hingga daerah dengan mengurus berbagai izin usaha mereka. Faktanya, pihak hotel tidak mengurus berbagai izin yang harus dipenuhi.

Baca juga :Tiga Hotel di Lampung Ditutup Paksa

Menurutnya, sebelum mengambil langkah penutupan pada Juni 2021, pihaknya sudah melalui prosedur seperti teguran pertama ,teguran kedua, dan seterusnya. Namun, semua prosedur tersebut tidak diindahkan sehingga diambil langkah pemberhentian sementara izin operasional hotel Sumatra Surf.

"Penutupan itu dengan alasan seluruh izin yang dimiliki hotel tersebut sudah tidak berlaku. Salah satu contoh tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh kementerian itu berakhir pada 24 Agustus 2018. Jadi, kalau dihitung dari hari ini, mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk memiliki izin usaha itu sudah hampir dua tahun," kata Jon.

Baca juga :PHRI Sebut 12 Hotel dan Restoran di Lampung Tutup Sementara

Saat pihaknya menanyakan hal itu kepada manajemen Sumatra Surf, pihak hotel tersebut beralasan izin usaha mereka tidak  diurus karena ada konflik internal dalam perusahaan tersebut. Jon melanjutkan selama pemberhentian operasional sementara, hotel tersebut dilarang menerima dan memberikan pelayanan kepada tamu sampai seluruh perizinan yang dibutuhkan diselesaikan.

"Hotel Sumatera Surf yang masih berlaku hanya izin usaha minuman beralkohol saja. Itupun sampai Desember 2021. Izin usaha yang lain sudah tidak berlaku," kata Jon.

Atas kondisi itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan unsur penegak hukum agar para pelaku usaha tersebut dapat kooperatif. Hal itu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan sektor Pendapatan Asli daerah (PAD).

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait