#PAJAK#PENGGELAPANPAJAK#KORUPSI

Perusahaan Pengemplang Pajak Bisa Dipidana

Perusahaan Pengemplang Pajak Bisa Dipidana
Ilustrasi. Antara/Andika Wahyu


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila), Tisnanta, menanggapi polemik dugaan suap konsultan pajak PT. Gunung Madu Plantation, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imam Magribi.

Keduanya dituding menyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani.

Angin dan Dadan sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Menurut Tisnanta, berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor), dalam perkara rasuah pemberi dan penerima merupakan sama-sama pelaku pidana.

Dalam praktik perpajakan, proses pembayaran merupakan titik rawan korupsi dan biasanya menjadi satu sistem yang terorganisir.

Baca: Kasus Pengemplangan Pajak Seret Nama Perusahaan di Lampung

 

"Biasanya pembayar pajak bekerja sama dengan oknum pajak melalui oknum konsultan pajak. Dalam kasus ini, perusahaan bisa dengan leluasa menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dengan memakai jasa konsultan. Bahkan, biasanya, oknum konsultan tersebut membantu perusahaan untuk menghindari pajak,"  kata dia, Selasa, 9 Maret 2021.

Akan tetapi, Tisnanta juga mengkritisi kinerja KPK. Pertama, cara komunikasi Ketua KPK Filri Bahuri yang mulanya menyatakan bahwa lembaganya akan menindak kasus pajak, padahal sudah dalam proses. Kedua, bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke masyarakat.

Tisnanta khawatir, kejadian itu merupakan kesengajaan oknum KPK untuk unjuk kekuatan dengan aparat penegak hukum lainnya. Peristiwa bocornya SPDP juga ditakutkan bakal mempengaruhi proses penyidikan.  

Menurut dia, ada potensi para terduga bisa menghilangkan atau mengaburkan alat bukti.

"KPK ini enggak hati-hati," tegas Tisnanta.

Tisnanta mengatakan, jika perusahaan terbukti berniat dan terlibat dalam penyuapan, maka perusahaan selaku badan hukum juga bisa diproses pidana.

Dia menyebut Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 20 mengatur tentang gugatan dan ganti rugi restitusi. Kemudian pada Pasal 25 disebutkan, pengadilan bisa menjatuhkan pidana pokok, yakni pidana denda.

"Ada Perma-nya, perusahaan merupakan subjek hukum. Jadi kalau diproses peradilan baiknya fokus ke denda untuk pengembalian kepada negara," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait