#beritalampung#pilkada#bawaslu

Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu, Bawaslu Surati Polda dan Kejati

Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu, Bawaslu Surati Polda dan Kejati
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriah. Dok/Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co): Bawaslu Provinsi Lampung mempersiapkan proses pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriah mengatakan Bawaslu telah menyampaikan surat ke Kejaksaan Tinggai (Kejati) Lampung dan Polda Lampung terkait pembentukan Gakkumdu, serta kebutuhan jumlah personel, khususnya penyidik.

"Kami belum dapat informasi dari surat itu dan sedang berproses," ujarnya, Selasa, 2 Agustus 2022.

Khoir mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi terhadap bagian penanganan pelanggaran untuk berkomunikasi aktif ke Kejati dan Polda Lampung terkait progres pembentukan Sentra Gakkumdu.

Khoir tak memaparkan secara rinci jumlah personel dan penyidik yang dibutuhkan, namun jumlah bakunya dan diatur dalam Perbawaslu.

"Di perbawaslu sudah ada, ketentuan misalnya penasehat itu Kapolda, Kajati, dan Ketua Bawaslu Provisi, Pembina Dirreskrimum Polda, Aspidum Kejati, dan Kordiv (Bawaslu)," katanya.

Sementara, dalalm Pasal 7 Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumudu, Stuktur Organisasi Gakkumdu tingkat Provinsi terdiri dari Penasehat yakni Kapolda, Kajati dan Ketua Bawaslu, kemudian Pembina yakni, Anggota  yakni Ketua Bawaslu dan Anggota yang ditunjuk, Dirreskrimum Polda, dan Aspidum Kejati. Selanjutnya Koordinator Gakkumdu Provinsi terdiri dari Kordiv Penindakan Bawaslu, Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda, dan Koordinator Pada Kejati.
 
Kemudian, anggota Gakkumdu berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda, serta JPU Pada Kejati yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi. Pada pasal 13 Perbawaslu tersebut, jumlah penyidik di Gakkumdu Provinsi paling banyak 9 orang, dan dapat ditambah dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian pada Pasal 16 jumlah Jaksa di Gakkumdu Provinsi paling banyak 9 orang, dan dapat ditambah dalam keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait