#LAMPUNG

Perpu Pengganti UU Pemilu dalam Proses, Ada Rencana Percepatan Masa Jabatan KPU

Perpu Pengganti UU Pemilu dalam Proses, Ada Rencana Percepatan Masa Jabatan KPU
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Pusat sedang menggodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang rencananya akan mengganti Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Nantinya seluruh aturan kepemiluan akan mengacu pada Perpu tersebut, termasuk rekrtumen penyelengara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, serta kebijakan lainnya terkait pesta Demokrasi lima tahunan tersebut.

"Beberapa bulan lalu Komisi II DPR RI dalam rapat sudah memberi amanat dan keleluasaan untuk menerbitkan Perpu, karena UU sudah tidak mampu mengakomodir perubahahan politik yang ada, termasuk pertumbuhan penduduk Pemekaran Wilayah (DOB Papua), hingga IKN, Jumlah anggota DPR dan lainnya," ujar Anggota Komisi II DPR RI asal Dapil Lampung, Endro S Yaman, 27 November 2022.

Saat ini pihaknya tengah menunggu Perpu yang merupakan hak Pemerintah RI untuk diterbitkan.

Komisi II DPR RI hanya sebatas memberi masukan dan kekayaan pada perpu tersebut nantinya ketika diundangkan.

Menurut Endro salah satu hal yang ada dalam draft Perpu tersebut dan hasil rapat dengan Komisi II, juga mengatur rekrutmen Komisioner KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga, akan ada wacana pergantian secara serentak nantinya sebelum 2024.

"Sekarang akan diserentakan KPU Provinsi dan Kabupaten,  ini semangatnya, keserentakan supaya terjadi pergantian secara serentak,  mirip seperti pilkada serentak," kata dia.

Endro mengatakan, dari kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR RI yang akan dituangkan ke dalam Perpu, disebutkan Komisioner KPU se-Indonesia, termasuk Lampung harus telah dibentuk dan terlantik pada Mei 2023, dan KPU Kabupaten/kota pada Juli 2023.

"Dalam waktu dekat harus sudah dibentuk Timsel, akan berbarengan juga nanti dengan Bawaslu kabupaten/kota," kata dia.

Nantinya, Komisioner KPU di Lampung dan kabupaten/kota yang mulai menjabat pada periode 2019--2024, akan mendapatkan kompensasi jika tidak menjabat sampai lima tahun.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait