#KPK#Korupsi#Tipikor

Perpres Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus

Perpres Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus
Ilustrasi/Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah kini dapat mengambil alih kasus korupsi dari Polri dan Kejaksaan Agung.

"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi'," bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres Supervisi seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.

Instansi yang dimaksud di ayat (1) dipertegas pada Pasal 2 ayat (2) yakni Polri dan Kejaksaan Agung. Pasal 4 ayat (1) menyebut pelaksanaan supervisi diawali dengan penyampaian surat dari KPK kepada pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung.

Supervisi dilakukan KPK dengan didampingi perwakilan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasal 5 kemudian menyebutkan supervisi ini dalam bentuk pengawasan, penelitian, atau penelaahan.

Pasal 6 memerinci bentuk pengawasan, yakni meminta kronologi, laporan perkembangan penanganan perkara, dan gelar perkara bersama dengan instansi terkait untuk mencapai kesimpulan. Hasil tersebut kemudian dilaporkan ke pimpinan Polri atau Kejaksaan Agung.

Pasal 7 dan Pasal 8 pada pokoknya menjelaskan mekanisme bentuk penelitian dan penelaahan dalam rangka supervisi. Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan hasil supervisi terhadap perkara yang ditangani instansi Polri dan Kejaksaan Agung untuk diambil alih KPK.

"Berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 9 ayat (1).

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan dalam rangka pengambilalihan, KPK berkoordinasi dengan penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara. Pada ayat (3), instansi wajib menyerahkan tersangka atau terdakwa dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti paling lama 14 hari setelah ada permintaan dari KPK.

Angin segar

KPK menyambut baik terbitnya Perpres Supervisi berjumlah 11 pasal itu. Bagi Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Perpres Supervisi menegaskan tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum tidak bekerja sama dengan KPK.

Dia mengaku KPK kerap terkendala mengawal kasus korupsi di lembaga lain lantaran mekanisme belum diatur. Kehadiran perpres dapat mengoptimalkan supervisi KPK.

"Pada tahapan yang memang dipandang perlu pengambilalihan, hal itu dapat dilakukan oleh KPK," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Oktober 2020.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait